Sri Sultan Hamengku Buwono X Terima Penghargaan Tertinggi Sandi Negara

“Atas nama pribadi dan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini sejatinya bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh warga dan masyarakat Yogyakarta” begitu disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono X usai menerima penghargaan tertinggi sandi negara, Sanapati Utama, dari Ketua Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Mayor Jenderal Wiryono Budiharso, pada resepsi Hari Ulang Tahun ke-64 Persandian Indonesia di halaman gedung Lemsaneg, Jakarta, Rabu 7 April 2010.

Sri Sultan dan masyarakat Yogyakarta layak menerima penghargaan tersebut di atas karena berkat dukungan mereka lah, khususnya di masa-masa perang kemerdekaan, dunia persandian Indonesia tumbuh dan berkembang. Dari sejarahnya, memang dari Yogyakarta kegiatan persandian Indonesia berawal ketika Menteri Pertahanan Mr. Arif Sjarifuddin memerintahkan dr. Roebiono Kertopati, seorang dokter di Kementerian Pertahanan, untuk membentuk badan pemberitaan rahasia yang disebut Dinas Code dan membangun pemancar radio telegrafi.

Meski dr. Roebiono hanya berbekal pengetahuan sandi minimalis, yang diperolehnya saat mengikuti kursus beberapa minggu di Kementerian Luar Negeri Belanda, pada tanggal 4 April 1946 dr. Roebiono berhasil membangun cikal bakal dinas rahasia negara yang menangani pengamanan pemberitaan, bahkan memimpin dinas rahasia ini (sekarang Lemsaneg) hingga akhir hayatnya. Ia berhasil mengembangkan sistem sandi awal berupa One Time Pad (OTP) sebagai sistim sandi yang tangguh.

Beberapa tempat di Yogyakarta seperti di Jalan Batanawarsa (sekarang jalan I Dewa Nyoman Oka), desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan desa Banaran (5 km dari Dekso) menjadi saksi sejarah keberadaan badan pemberitaan rahasia atau persandian nasional dalam turut serta mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk merebut kembali Indonesia lewat agresi I dan II.

Selain membangun dinas rahasia, yang dalam perkembangannya menjadi Jawatan Sandi dan kemudian Lemsaneg, dr. Roebiono juga berhasil membangun pemancar radio telegrafi yang dapat menghubungkan para pemimpin nasional di Yogyakarta dengan para pemimpin lainnya di Jawa Barat (Tasikmalaya, Garut, Karawang, Banten dan Cirebon), Jawa Timur (Jember, Jombang, Kediri dan Mojokerto), Jawa Tengah (Solo, Purwokerto, Tegal) dan Sumatera (Pematang Siantar dan Bukit Tinggi) dan Jakarta.

Dalam semua kegiatan tersebut di atas, Sri Sultan saat itu (Hamengku Buwono IX) dan rakyat Yogyakarta bahu membahu mendukung keberadaan dinas persandian, bahkan ada yang meminjamkan beberapa tempat untuk digunakan sebagai kamar sandi. Sementara itu, dimasa kemerdekaan saat ini, Sri Sultan Hamengku Buwono X mewarisi sikap ayahandanya untuk tetap mendukung pelaksanaan kegiatan persandian. Hal ini antara lain tampak dari pendirian Museum Sandi yang menampilkan berbagai koleksi persandian bersejarah. Museum ini dibangun atas prakarsa bersama antara Kepala Lemsaneg saat itu, Mayjen TNI Nachrowi Ramli dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 29 Juli 2008.

Selain Sri Sultan Hamengku Buwono X, terdapat 4 orang lainnya yang juga menerima penghargaan Sanapati Utama yaitu Kolonel (Purn) Soemarkidjo (tokoh dan pelaku sejarah persandian), dan tiga orang mantan Ketua Lemsaneg yaitu Laksamana Muda (Purn) Soebardo, Laksamana Muda (Purn) B.O. Hutagalung, dan Mayor Jenderal (Purn) Nachrowi Ramli. Selain itu terdapat pula penerima penghargaan Sanapati 20 tahun dan Sanapati 10 tahun (masing-masing untuk mereka-meraka yang pernah bertugas di dunia persandian selama paling kurang 20 tahun dan 10 tahun)

Perjalanan ke Balibo, dari Deklarasi hingga Film

Sabtu, 27 Maret 2010, cuaca sangat cerah ketika rombongan kami yang terdiri dari Duta Besar Agus Tarmidzi (Penasehat khusus ASEAN Kemlu Timor Leste), Victor Sambuaga (Sekretaris I Politik KBRI Dili) , Gatot H. Gunawan (Staf Direktorat Jenderal ASEAN Kemlu RI), Florence Pattipeilohy (Staf Politik KBRI Dili) dan saya sendiri meninggalkan Dili. Tujuan akhir dari perjalanan ini adalah Kota Maliana yang berjarak sekitar 100-an km dari Dili. Namun karena dalam perjalanan ke Maliana kami juga melewati Balibo, sebuah kota kecil yang terletak di dataran tinggi distrik Bobonaro atau sekitar 20 km sebelum Maliana, kami pun tidak melewatkan kesempatan untuk menyinggahi kota ini.

Balibo menjadi tempat yang patut disinggahi karena di tempat inilah tercatat salah satu episode sejarah hubungan Indonesia-Tinor Leste dimana lewat Deklarasi Balibo yang diproklamirkan pada tanggal 30 November 1975, sebagian masyarakat Timor Timur berkeinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia. Nama Balibo juga menjadi daya tarik tersendiri karena menurut film Balibo 5 produksi Arenafilm Australia dan disutradarai Robert Connolly, di Balibo lah 5 awak jaringan televisi Australia terbunuh ketika sedang meliput berita. Film ini menjadi kontroversial dan dilarang peredarannya di Indonesia karena dipandang dapat menguak luka lama integrasi Timor Timur ke Indonesia, khususnya dikaitkan dengan keterlibatan Pasukan Khusus TNI dalam peristiwa kematian 5 awak televisi tersebut.

Untuk mencapai Balibo dari Dili setidaknya dibutuhkan waktu 3,5 jam perjalanan darat melewati jalan berkelok-kelok dan penuh lubang menyusuri pantai Timor hingga Batu Gade. Dari Batu Gade, kendaraan dibelokkan ke kiri menanjaki dataran tinggi dimana kota Balibo berada. Sama seperti perjalanan dari Dili-Batu Gade, perjalanan menuju Balibo, selain menanjak, juga berkelak-kelok dan penuh lubang serta sesekali dihadapkan pada longsoran tanah dan batu dari bukit-bukit sepanjang jalan. Dengan kondisi jalan yang kuirang nyaman, tidak mengherankan jika seorang anggota rombongan kami sempat muntah karena tidak tahan menghadapi guncangan.

Sepanjang perjalanan yang mendaki, terlihat pohon-pohon sawit yang tidak terawat dan bangunan-bangunan rumah yang ditinggalkan penghuninya, bahkan sebagian di antaranya masih memperlihatkan sisa-sisa terjadinya perusakan.


Tepat di tengah kota Balibo, masih tampak berdiri monumen Deklarasi Balibo berupa patung seorang pria Timor bersarung yang sedang memegang bendera dan berkalung seutas tali yang terputus. Lokasi monumen Deklarasi Balibo ini sangat strategis di antara dua bukit kecil dan jalan utama antara Maleno (kota sebelum Maliana) dan Batu Gade. Karena letaknya yang strategis inilah, tempat ini dulunya sering menjadi medan pertempuran. Siapa yang bisa menguasa bukit akan lebih mudah mengontrol kawasan tersebut. Tidak mengherankan jika di salah satu bukit terdapat benteng peninggalan Portugis (sekarang disana digunakan sebagai tempat berdirinya menara telekomunikasi), sementara di bukit satunya digunakan sebagai bangunan tempat tinggal dan pemakaman.

Monumen Deklarasi Balibo dibangun untuk mengenang ditandatangainya deklarasi yang mendukung integrasi Timor Timur dengan Indonesia oleh 4 partai politik yaitu Associacao Popular Democratica de Timur (Apodeti) yang dipimpin Arnoldo dos Reis Araujo dan Jose Fernando Osario Soares, Uniao Democratica Timorense (UDT) pimpinan Francisco Xavier Lopes da Cruz da Dominggos Olivera, KOTA (Klibur Oan Timur Aswin) pimpinan Jose Martin dan Partai Trabalista pimpinan A Barao.

Menurut Hendro Subroto dalam bukunya “Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur” keinginan keempat partai untuk berintegrasi dengan Indonesia dilandasai kesengsaraan dan kekejaman selama penjajahan Portugal lewat tangan Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Lesta Independence) yang sedang berkuasa. Deklarasi Balibo juga dimaksudkan untuk menandingi pernyataan kemerdekaan yang dicetuskan Fretilin secara sepihak pada 28 Nopember 1975 dengan menyatakan berdirinya “Republik Demokrasi Timor Timur”.

Monumen ini sekarang sudah tidak terawat, penjelasan tentang monumen ini pun sudah tidak tampak, yang ada justru coretan-coretan grafiti di beberapa bagian monumen. Konon ketika masih menjadi bagian Indonesia, di depan monumen ini terdapat sebuah gedung museum yang mendokumentasikan berbagai informasi tentang proses integrasi Timor Timur dan Deklarasi Balibo.

Dalam film Balibo 5, di kawasan sekitar monumen inilah diperkirakan 5 awak jaringan televisi Australia nekad menjemput ajalnya saat tentara Indonesia bertempur dengan Fretilin. Kenapa saya bilang nekad? Karena sebenarnya kelima orang tersebut telah diperingatkan, bahkan oleh pihak Fretilin sendiri untuk meninggalkan Balibo yang sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Tetapi demi mendapatkan berita eksklusif dan yakin bahwa sebagai jurnalis tidak akan menjadi sasaran tembakan, mereka tetap bertahan disana hingga akhirnya terjebak dalam pertempuran yang mengakhiri kehidupan mereka pada 16 Oktober 1975.

Tuduhan bahwa tentara Indonesia melakukan pembunuhan biadab dan pelanggaran HAM serta kebebasan pers pun kemudian bermunculan. Bahkan pada bulan Februari 2007 Pengadilan New South Wales menyatakan bahwa “Balibo 5 (maksudnya kelima awak televisi tersebut), ditembak dan atau ditikam langsung, bukan di tengah pertempuran, guna membungkam upaya mereka mengekspose gerakan tentara Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975”.

Meski tentara-tentara yang namanya disebutkan telah melakukan bantahan-bantahan, masalah ini masih terus dimunculkan dari waktu ke waktu, apalagi keputusan Pengadilan New South Wales ternyata diikuti dengan keputusan Polisi Federal Australia yang berkeinginan untuk membuktikan kematian Balibo 5. Mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah yang menjadi tertuduh utama misalnya, telah beberapa kali membantah keterlibatannya dalam insiden Balibo 5. Menurutnya meski ia dan pasukannya pernah bertugas di Balibo, tapi saat kejadian ia tidak berada disana. Namun meski telah memberikan bantahan, namanya masih dikaitkan dengan tokoh Mayor Andreas yang diduga sebagai dirinya. Begitu pun halnya dengan mantan Gubernur DKI Sutiyoso, yang juga pernah bertugas di Timor Timur, telah memberikan bantahan mengenai keterlibatannya di Balibo. Anehnya, meski belum terbukti keterlibatannya dan telah memberikan bantahan, ketika Sutiyoso berkunjung ke Australia dirinya sempat akan ditangkap dan dipenjarakan disana.


Sementara itu di sebelah kanan monumen Deklarasi Balibo masih dapat disaksikan beberapa bangunan yang rusak parah dan tidak terurus. Sepertinya ditinggalkan penghuninya yang eksodus ke Timor Barat usai jajak pendapat tahun 1999. Adapun tidak jauh dari monumen terdapat prasasti yang dibuat Australia untuk menunjukkan narsisme tentaranya mengamankan Balibo usai pasca jajak pendapat. Dengan penuh kebanggaan Australia memahatkan rasa bangganya di kedua prasasti tersebut dengan menyatakan bahwa tentara negeri kanguru inilah yang pertama kali tiba di Timor Leste pada Septrember 1999 untuk menyelamatkan sebuah negara demokrasi dan mengamankan Timor Leste. Padahal ketika Indonesia memutuskan untuk mengintegrasikan Timor Timur sebagai salah satu propinsinya di tahun 1975, negeri yang mengaku sebagai Deputy Sherif AS ini pula yang memberikan dukungan pertama kepada Indonesia.

Sebagai sebuah kota kecil, tidak banyak penduduk yang tinggal di Balibo. Letaknya yang berada di ketinggian menyulitkan bagi warganya untuk bercocok tanam. Beda dengan Maliana yang berada di dataran rendah dan banyak memiliki daerah datar, yang memudahkan masyarakatnya untuk bercocok tanam, terutama bertanam padi. Ketika kami berkunjung tidak terlihat aktivitas dan keramaian warga, jalan dan rumah-rumah terlihat lengang, hanya terlihat beberapa anak kecil sedang bermain.

Karena letaknya yang berada di dataran tinggi, dari Balibo kita dapat melihat keindahan pemandangan alam di sekitarnya. Sepanjang mata memandang, tampak pegunungan menghijau dengan hiasan berupa awan putih berarak. Sementara itu jika memandangkan mata ke arah utara, akan tampat hamparan laut biru perairan Timor (dalam film Balibo 5, pemandangan laut didramatisir dengan kehadiran sejumlah besar kapal perang TNI-AL (kenyataannya, karena letaknya yang cukup jauh, sekitar 15 km, akan sangat sulit melihat kehadiran kapal perang dalam jumlah besar, apalagi jika harus melihat dengan mata telanjang).

Beberapa meter dari Monumen Deklarasi Balibo, terdapat sebuah gedung sekolah dasar yang dulunya dibangun Pemerintah RI sebagai Sekolah Dasar Negeri Balibo. Tampaknya tidak ada perubahan fungsi dari gedung tersebut, kecuali namanya yang dirubah menjadi sekolah dasar Timor Leste dan ditulis dalam bahasa Portugis. Sementara sebuah kantor yang mungkin dulunya digunakan sebagai kantor camat Balibo sekarang difungsikan sebagai kantor Pemerintah Sub-distrik Balibo.

Sama seperti kebanyakan warga Timor Leste, warga Balibo pun masih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, selain Tetun. Seorang warga Balibo yang melihat saya sedang melakukan aksi potret memotret sambil tersenyum menyampaikan salam dalam bahasa Indonesia. Sayang karena keterbatasan waktu, dan cuaca cerah berubah menjadi hujan, kami segera bergegas menuju perbatasan RI-Timor Leste di Motaen, Kabupaten Belu (sekitar 10 km dari Balibo). Hal ini harus segera kami lakukan agar jangan sampai perjalanan turun dari Balibo terhambat oleh longsoran tanah dan batu akibat hujan yang deras.

Demikian cerita persinggahan singkat kami di Balibo, walau singkat namun sangat bermanfaat . Setidaknya saya bisa membayangkan dan merasakan bagaimana suasana historis di kawasan ini. Saya membayangkan bagaimana para tentara Indonesia dan sebagian masyarakat Timor Timur berjuang untuk mengintegrasikan wilayahnya dengan bertempur dan mempertaruhkan nyawanya di medan yang berbukit-bukit. Saya juga dapat membayangkan bagamana lebaynya Australia mendefinisikan perannya di Timor Leste dan terkadang mendramatisir kejadiaan di Balibo dan memanfaatkan kejadiaan saat konflik terjadi di Timor Leste untuk menekan Indonesia.

Menghadapi pandangan dan sikap berbagai pihak yang mungkin ingin mendiskreditkan Indonesia, langkah yang tepat adalah bukan dengan melakukan berbagai larangan, tapi justru membuat informasi yang sifatnya terpadu. Dari film Balibo 5 kita bisa mengambil pelajaran bahwa film tetaplah bisa dijadikan sebagai media untuk promosi dan proganda. Untuk itu, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah membuat film dari sudut pandang Indonesia. Dalam sejarah integrasi Timor Timur ke Indonesia, kita tidak bisa memungkiri bahwa sejarah Indonesia di Timor Timur telah menjadi fakta, karenanya menuliskan apa yang terjadi merupakan keniscayaan. Langkah ini lebih efektif dalam memunculkan citra positif Indonesia di dunia internasional serta bisa menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara tetangganya seperti Australia dan tentu saja Timor Leste. Kita banyak memiliki sutradara handal yang dapat membuat film-film bermutu dan bukankah kita juga banyak memiliki pengalaman dalam membuat film perjuangan dengan Belanda sebagai bad guynya?

Intelijen Mulai Bertawaf di Essence

Cerita tentang dunia intelijen cenderung membetot perhatian banyak orang. Tengok saja film-film James Bond yang umumnya box office atau cerita mengenai organisasi intelijen Israel Mossad yang pernah menjadi best seller pada masanya.

Menyadari keingintahuan banyak orang tentang dunia intelijen, dengan cerdik Kang Pepih Nugraha, administrator Kompasiana, menyatukan tulisan-tulisan Pak Prayitno Ramelan yang berlatarbelakang intelijen di blog Kompasiana dalam sebuah buku dengan judul menggelitik “Intelijen Bertawaf: Teroris Malaysia dalam Kupasan”. Bagaimana tidak menggelitik, cerita tentang intelijen saja sudah merangsang keingintahuan, apalagi kemudian dibubuhi kata “tawaf” yang merupakan ritual umat muslim mengelilingi Kabah.

Resminya hari ini 5 Desember 2009 buku Intelijen Bertawaf akan diluncurkan di Apartemen Essence, Jalan Darmawangsa XI. Namun belum lagi buku ini beredar, berbagai pertanyaan dan analisis sudah mengemuka dalam berbagai tulisan di blog. Ada pembaca yang mempertanyakan mengenai etika mengaitkan tawaf dengan terorisme. Ada juga seorang pendesain grafis yang menafsirkan pemilihan huruf tawaf berwarna merah darah sebagai imej yang menakutkan. Sehingga tercitrakan suatu tawaf yang berdarah-darah dan menakutkan.

Sah-sah saja dan tidak ada yang keliru jika ada pemerhati, yang meskipun menurut pengakuannya belum membaca buku ini, mempertanyakan dan menafsirkan judul buku Pak Pray seperti di atas. Bagi saya yang menarik justru adalah keberhasilan dan kepiawaian Kang Pepih dalam memilih judul buku dari sekitar 30-an judul tulisan Prayitno Ramelan yang diterbitkan kali ini dan membuat calon pembacanya penasaran. Sama seperti halnya judul buku Chappy Hakim “Cat Rambut Orang Yahudi” yang merupakan gabungan dari 2 buah tulisan Pak Chappy di Kompasiana, judul buku ini juga diambil dari beberapa tulisan Prayitno Ramelan di Kompasiana yaitu “Intelijen Bertawaf, Session 1 dan 2 (diunggah 10 dan 11 Agustus 2009) dan “Awas, Teroris Dilepas Di Malaysia (diunggah 26 September 2009).

Seperti diungkapkan sendiri oleh Penulis dalam kesempatan bincang-bincang di rumahnya, sebetulnya ada sekitar 200 tulisan beliau di Kompasiana. Selain topik tentang intelijen, yang sesuai dengan latar belakangnya sebagai mantan Kepala Dinas Pengamanan dan Sandi TNI AU, terdapat pula topik tentang partai politik yang telah dipilih untuk diterbitkan. Namun oleh penerbit Grasindo dipandang perlu untuk memisahkannya, agar perhatian lebih terfokus.

Kembali ke soal Intelijen bertawaf, apa hubungan antara tawaf dan Intelijen? Kenapa intelijen harus bertawaf? Dalam tulisannya di Kompasiana tanggal 10 Agustus 2009, penulisnya bilang begini, hakikat tawaf adalah “gerak.” yang teratur dan terstruktur, baik yang sudah menjadi ketentuan Tuhan, seperti gerak jagad raya, maupun yang masih bisa ditentukan oleh manusia sendiri. Dengan bertawaf, dunia intelijen bisa bergerak teratur dan terstrukutr dalam menjaga dan memberi rasa aman dan nyaman ke masyarakat. Untuk itu, intelijen bahkan harus lebih pro aktif bertawaf. Saat ini masalah yang menghantui sisi keamanan adalah teror bom, Fungsi intelijen, untuk menangkal beberapa ancaman, harus terfokus pada manajemen dan proses pengelolaan inteljien pada tiga isu kunci yaitu pertama, pola penggalangan; kedua, komando, kendali dan koordinasi dan ketiga, ketiga aplikasi teknologi.

Ditambahkan oleh si penulis buku bahwa bila Intelijen bertawaf (dalam arti memanfaatkan pola penggalan sistematis dan terstruktur) ketahanan moral dan mental bangsa Indonesia akan semakin kuat. Semua pihak akan menjadi “indra” sebagai komponen sistem pertahanan rakyat semesta. Dengan kondisi ideal ini, tidak akan ada lagi celah persembunyian bagi para teroris.

Dengan penjelasan gamblang seperti yang dikemukakan si penulis tersebut di atas, mungkin rasa penasaran terhadap buku Intelijen Bertawaf dapat dialihkan ke pertanyaan bagaimana intelijen akhirnya bertawaf dalam praktik yang sesungguhnya di masyarakat? Apakah ancaman rasa aman dan nyaman hanya berasal dari tindak terorisme ? Bukankah ketidak adilan hukum dan kisruh antar lembaga penegak hukum misalnya, juga menyebabkan hilangnya rasa aman dan nyaman di masyarakat? Bisakah hal-hal semacam itu membuat intelijen bertawaf?

Jawabannya mungkin bisa kita temukan (dan mungkin tidak) dalam acara peluncuran buku tersebut yang rencananya akan dihadiri banyak tokoh penting. Selain Mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M Hendropriyono dan Mantan KASAU Chappy Hakim yang hadir sebagai pembahas buku, rencananya akan hadir pula Menkopolhukam Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, KSAU Marsekal Imam Sufaat, Kabareskrim Polri Ito Sumardi, Pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto, mantan petinggi-petinggi TNI dan tentu saja para blogger Kompasiana. Terdengar kabar pula kalau beberapa menteri kemungkinan juga akan hadir sebagai teman penulis.

Akan sangat menyenangkan melihat para tokoh nasional bertawaf di Essence dan mendengarkan suara merdu Yuni Shara. Saya sendiri merasa senang bisa bantu-bantu Pak Prayitno Ramelan sebagai Ketua tidak resmi dalam perhelatan ini dan berharap acara Sabtu ini berjalan lancar. Harapan lebih lanjut tentu saja, selain buku Intelijen Bertawaf laris di pasaran, para blogger juga bisa tertular semangat beliau dalam menulis yang baik dan benar serta bermanfaat bagi banyak orang. Siapa tahu ada penerbit yang melirik tulisan-tulisan kita, sehingga bisa menerbitkan buku seperti Pak Prayitno Ramelan.

Hati-hati Jebakan Batman di Ambalat !!!

Sebagai hasil pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia dengan Menteri Pertahanan RI di Jakarta tanggal 10 Juni 2009, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengedepankan perundingan untuk menyelesaikan masalah klaim tumpang tindih di Ambalat. Untuk sementara pemberitaan di media memang mereda, namun bukan berarti persoalan juga mereda. Justru persoalan baru dimulai, khususnya bagi para perunding Indonesia yang dituntut untuk dapat mempertahankan status kepemilikan di wilayah yang diklaim Malaysia.

Sejauh ini Pemerintah RI memang menyatakan konsistensinya untuk mempertahankan Ambalat dan tidak akan mundur sejengkal pun dalam mempertahankan kedaulatan disana. Namun belajar dari pengalaman berunding pada kasus Sipadan-Ligitan, yang berujung pada lepasnya kedua pulau tersebut, para perundingan Indonesia dituntut untuk lebih waspada dan jangan sampai masuk dalam jebakan Batman alias jebakan yang sepertinya sederhana namun jika lengah justru menjadi perangkap yang sangat menjerat.

Tanda-tanda Malaysia menggunakan jebakan Batman terlihat dari: Pertama, munculnya suara-suara agar Indonesia dan Malaysia lebih baik melakukan pengelolaan bersama di wilayah yang disengketakan, berdasarkan pendekatan win-win solution, daripada harus ngotot menggunakan kekuatan militer. Kedua, dikumandangkannya pendekatan persaudaraan berdasarkan semangat ASEAN.

Usulan pengelolaan bersama dengan prinsip win-win solution sepertinya menarik, karena sepertinya menghindari terjadinya konfrontasi militer yang dinilai justru akan merugikan kedua belah pihak yang ber.perang. Suatu usulan logis yang bisa memunculkan gerakan anti perang di Ambalat. Ini tentu saja akan menjadi perangkap bagi Indonesia, karena begitu menerima kesepakatan kerjasama berarti secara tidak langsung Indonesia telah mengakui kedaulatan Malaysia di wilayah yang disengketakan.

Jebakan pertama ini sangat terkait dengan jebakan kedua dimana Malaysia berupaya mengedepankan pendekatan persaudaraan ASEAN. Malaysia paham bahwa corner stone politik luar negeri Indonesia adalah ASEAN dan karenanya Indonesia akan memprioritaskan upaya menjaga stabilitas kawasan. Untuk itu sambil menunggu Indonesia masuk kedalam perangkap jebakan yang disiapkan, Malaysia melakukan gun boat diplomacy, mempertunjukkan kekuatan angkatan lautnya di Ambalat, dan berlindung dibalik persaudaraan ASEAN. Namun ketika nanti pada akhirnya Indonesia masuk kedalam jebakan, negeri jiran ini kemudian meninggalkan prinsip persaudaraan ASEAN. Malaysia akan mengedepankan kepentingan nasionalnya dibandingkan kepentingan ASEAN. Untuk itu Malaysia kembali akan menolak usulan penggunaan mekanisme ASEAN sebagai upaya penyelesaian konflik perbatasan dan lebih senang menggunakan peradilan internasional (ICJ) seperti halnya pada kasus Sipadan dan Ligitan.

Jadi bagaimana solusinya agar Indonesia tidak kehilangan wilayah Ambalat?

Pertama, Indonesia harus menekankan kembali kepentingan nasional sebagai prioritas kebijakannya. Mekanisme apapun yang digunakan harus menjamin tidak hilangnya wilayah nasional. Konsekuensinya, Indonesia harus siap berunding secara intens dan panjang serta melibatkan perunding yang memiliki daya tahan yang kuat. Jangan berharap lebih cepat lebih baik dalam melakukan dan menyelesaikan perundingan.

Kedua, civis pacem para bellum, kalau mau damai bersiaplah untuk berperang. Perkuat kemampuan TNI untuk melindungi wilayah perbatasan. TNI yang kuat bisa menjadi pendukung diplomasi. Selama ini tentara Malaysia bisa bolak-balik mengganggu karena sepertinya mereka menganggap kemampuan alutsista TNI tidak mampu mengalahkan alutsista mereka.

Ketiga, tingkatkan koordinasi antar instansi terkait di dalam negeri. Koordinasi, suatu kata yang mudah diucapkan tapi dalam praktiknya seringkali diabaikan. Tanpa koordinasi erat antar semua, jangan harap bisa melakukan diplomasi total.

Tulisan ini juga diposting di Kompasiana.com

Menanti Diplomasi Obama di Gaza

KEMANA Presiden AS terpilih Barack Obama ketika konflik Palestina-Israel semakin memanas? Ketika para pemimpin dunia ramai-ramai mengecam aksi Israel dan membawa permasalahannya ke Sidang Dewan Keamanan PBB (DK PBB), Obama seperti melakukan diplomasi kebatinan dan membiarkan pemerintahan transisi Presiden Bush untuk tetap mengambil keputusan yang membela agresi Israel dan memveto rancangan resolusi DK PBB mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza. Alasannya, hingga tanggal 20 Januari mendatang, Presiden AS masihlah George Bush.

Gerah dikritik banyak pihak, pada akhirnya Obama keluar dengan pernyataan keprihatinan yang mendalam pada situasi di Jalur Gaza. Ia pun merespon dengan menjanjikan upaya yang efektif dan konsisten dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Pernyataannya ini sekaligus juga untuk menyangkal anggapan bahwa ia bersikap inkonsisten, berkomentar saat terjadi serangan teroris di Mumbai dan perlunya paket stimulus ekonomi, namun diam dalam masalah Palestina-Israel.

Bahwa masyarakat internasional menantikan sabda Obama kiranya dapat dimengerti mengingat besarnya peran dan pengaruh negara adidaya tersebut dalam mendukung terciptanya proses perdamaian di Timur Tengah. Selain itu, negeri Paman Sam tersebut merupakan sekutu dekat Israel.

Namun masyarakat internasional memang tetap harus bersabar, setidaknya selama dua pekan ke depan, untuk melihat penyelesaian konflik secara damai yang melibatkan AS. Sementara Israel dengan cerdik memanfaatkan situasi untuk menggempur Hamas di Jalur Gaza dan membunuhi penduduk sipil di kawasan itu.

Dalam kondisi seperti ini, muncul kekhawatiran terkait kesungguhan pemerintah Obama untuk mengedepankan dialog dan negosiasi dalam penyelesaian persoalan Palestina-Israel pada pokok persoalan yakni penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Terdapat kekhawatiran pula bahwa Obama akan tetap mengedepankan kebijakan negaranya yang pro-Israel.

Kekhawatiran bahwa Obama akan tetap mempertahankan kebijakan pro-Israel cukup beralasan jika melihat pernyataan-pernyataannya saat pemilu. Di depan American Israel Public Affairs (AIPA) Committee, yang dikenal juga dengan Lobby Israel, pada tanggal 4 Juni 2008 Obama menyatakan: “I want you to know that today I’ll be speaking from my heart, and as a true friend of Israel. And I know that when I visit with AIPAC, I am among friends. Good friends. Friends who share my strong commitment to make sure that the bond between the United States and Israel is unbreakable today, tomorrow and forever.”

Pernyataan senada juga disampaikan saat berkunjung ke Sderot, kota yang berdekatan dengan Jalur Gaza, 22 Juli 2008. Pada kunjungan tersebut Obama menyatakan komitmennya untuk mendukung setiap upaya Israel untuk mempertahankan diri. Suatu pernyataan yang tentu saja melegakan Israel.

Dengan pernyataan sikap seperti itu, saat Obama memasuki Gedung Putih ia akan dihadapkan pada tantangan untuk segera mendapatkan solusi damai, yang tidak mencederai janjinya saat kampanye namun tidak merugikan kepentingan Palestina. Suatu pencapaian yang tidak mudah mengingat eskalasi ketegangan dan masih adanya polarisasi antar kelompok yang bertikai, baik di kalangan Palestina sendiri maupun Israel.

Namun dibandingkan para pendahulunya, Obama tampaknya memiliki cukup modalitas untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Melalui perundingan dan pembicaraan politik yang panjang dan melelahkan, mulai dari Konperensi Madrid 1991 hingga Annapolis, serta sejumlah inisiatif yang diluncurkan, Obama memiliki cukup bahan untuk memetakan hasil kesepakatan yang ingin dicapai, misalnya saja solusi mengenai pembentukan dua negara yang berdaulat.

Kalau saja Obama bisa segera merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah, maka tidak akan banyak lagi korban sipil yang berjatuhan di Jalur Gaza dan tragedi kemanusiaan serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Diplomasi Obama dan Menlu Hillary Clinton pun akan dapat difokuskan pada penyelesaian persoalan Palestina-Israel pada pokok persoalan yakni penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain.

Postingan ini dapat pula dibaca di Kompasiana.com

Konflik Thailand-Kamboja, Ujian Pertama Piagam ASEAN

Filipina dan Indonesia menjadi dua negara terakhir yang meratifikasi Piagam ASEAN. Senat Filipina meratifikasi Piagam ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2008, sedangkan DPR RI meratifikasi pada tanggal 8 Oktober 2008. Dengan demikian lengkaplah sudah 10 negara anggota ASEAN meratifikasi Piagam ASEAN yang menjadi landasan hukum bagi negara-negara anggota ASEAN untuk hidup aman dan damai dalam Komunitas ASEAN 2015.

Namun belum lagi tinta untuk menandatangani dokumen ratifikasi kering dan Piagam ASEAN disahkan pada KTT ASEAN bulan Desember 2008 di Bangkok, stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara terusik dengan terjadinya baku tembak antara tentara Thailand dan Kamboja di Candi Hindu kuno, Prah Vihear di Provinsi Si Sa Ket pada 15 Oktober 2008 pukul 2.45 siang. Baku tembak yang menewaskan 2 orang tentara Kamboja dan mencederai 5 tentara Thailand, terjadi sehari setelah PM Thailand Somchai Wongsawat mengabaikan ultimatum PM Kamboja Hun Sen untuk menarik pasukannya dari daerah konflik.

Insiden perbatasan tersebut tentu saja memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Kenapa Thailand dan Kamboja memiliki jalan kekerasan. Padahal dalam kerangka ASEAN, telah ada Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC) yang bisa dijadikan pedoman dalam penyelesaian konflik. Pasal 13 TAC misalnya menyebutkan: “… In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations”.

Negosiasi merupakan kata kunci dalam setiap penyelesaian konflik, yang dalam konteks ASEAN dapat dilakukan secara bilateral ataupun melalui jasa baik High Council. Namun dalam praktiknya, setiap konflik yang terjadi di ASEAN belum pernah diselesaikan secara internal, melainkan dibawa ke Mahkamah Internasional.

Dalam kasus Thailand – Kamboja, status Kuil Preah Vihear yang disengketakan diselesaikan melalui penetapan Mahkamah Internasional yang memutuskan kuil tersebut sebagai milik Kamboja. Sayangnya wilayah di sekitarnya seluas 4,6 km2 belum diputuskan status kepemilikannya dan tetap menjadi sumber konflik.

Masih hangat pula dalam ingatan ketika Indonesia berkonflik dengan Malaysia memperebutkan Sipadan dan Ligitan. Masalah tersebut baru terselesaikan setelah ada keputusan Mahkamah Internasional. Sementara untuk kasus Ambalat, Indonesia harus mengerahkan kekuatan militernya untuk menggertak Malaysia yang masih mencoba-coba mengganggu kedaualatan Indonesia di atas wilayah tersebut.

Semua peristiwa tersebut di atas tentunya menjadi tantangan bagi ASEAN untuk menyelesaikan pertikaian secara damai. Mampukah ASEAN yang telah memiliki Piagam bersama dapat menyelesaikan konflik internal berdasarkan mekanisme yang telah disepakati, misalnya yang tampak dalam Bab VIII pasal 22-27 Piagam ASEAN. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang menarik adalah lembaga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Pasal 27 menyebutkan: ”Apabila suatu sengketa tetap tidak terselesaikan, setelah penerapan ketentuan-ketentuan terdahulu dari Bab ini, maka sengketa ini wajib dirujuk ke KTT ASEAN, untuk keputusannya”.

Penetapan lembaga KTT ASEAN untuk menyelesaikan sengketa menjadi menarik karena menuntut komitmen setiap negara anggota untuk dapat menaati setiap keputusan yang dihasilkan. Sesuatu yang tidak mudah karena melibatkan kedaulatan suatu negara, apalagi ASEAN sendiri masih memegang teguh prinsip non-interference dalam urusan dalam negeri suatu negara anggota.

Dengan telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN dan akan disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Bangkok bulan Desember 2008 mendatang, patut kita tunggu apakah Ketua ASEAN dan negara-negara ASEAN lainnya dapat menerapkan kesepakatan dasar tersebut. Ironisnya, Ketua dan Sekretaris Jenderal ASEAN sekarang adalah Thailand. Mampukah Thailand bersikap obyektif dan dapatkah Kamboja menerima keputusan KTT seandainya wilayah seluas 4,6 km2 ternyata diakui sebagai milik Thailand?

Keterangan foto: wilayah yang disengketakan adalah wilayah antara garis pink dan kuning. Garis kuning diklaim oleh Thailand, yaitu wilayah di luar Candi Phrea Vihear. Candinya sendiri milik Kamboja. Dan titik merah tempat yang diduga sebagai tempat terjadinya baku tembak.

Menengok pertempuran Waterloo

Kawasan ladang pertanian Waterloo, sebelah selatan Brussel, merupakan tempat yang tidak terlupakan bagi Napoleon dan pasukannya. Di tempat inilah pada hari Minggu, 18 Juni 1815 berlangsung pertempuran antara 124 ribu tentara Perancis yang dipimpin langsung oleh Sang Kaisar Napoleon melawan gabungan tentara sekutu Anglo-Belanda, Prusia dan Rusia (200an ribu). Setelah bertempur sengit dan terbuka selama 8 jam, Perancis akhirnya takluk dan Napoleon mundur bersama tentaranya ke Paris.

Peristiwa ini juga sekaligus menjadi kekalahan terakhir Napoleon, karena setelahnya itu ia diasingkan oleh Inggris ke pulau Saint Helena yang berada di lautan Atlantik, sekitar 2000 km dari Afrika. Napoleon menghabiskan waktunya selama 6 tahun terakhir di pulau tersebut, sebelum meninggal pada tanggal 5 Mei 1821.

Menandai peristiwa bersejarah ini, di kawasan Waterloo dapat dijumpai monumen peringatan berbentuk bukit dengan patung Singa menghadap kota Paris di puncaknya. Monumen yang diberi nama Butte de Lion yang dibangun oleh pemerintah Belgia sebagai objek sejarah dan wisata. Selain itu terdapat berbagai monumen lain disekitarnya yang dibangun oleh Inggris, Prusia dan Rusia.

Untuk membangkitkan minat sejarah dan memahami situasi peperangan saat itu serta menarik wisatawan, setiap bulan Juni dilakukan rekonstruksi pertempuran di lokasi sesungguhnya. Dengan membayar 5 euro per orang (dewasa) dan 3 euro (anak-anak), para pengunjung dapat melihat suasana peperangan secara live, termasuk perkemahan para tentara yang dibangun di sekitar kawasan ”pertempuran”.

Sekitar 1.200 sukarelawan berperan sebagai tentara Perancis dan tentara gabungan pimpinan Jenderal Wellington dari Inggris dan Marsekal Blucher dari Prusia. Berbagai atribut pertempuran di tahun 1815 ditampilkan kembali dan dibuat mirip aslinya seperti seragam tentara dan warga setempat yang membantu saat pertempuran, pedang, pistol, senapan, jenis kuda yang ditunggangi, termasuk pula tampilan jenggot dan kumis para pemerannya.

Sejak pukul 8 pagi para penonton sudah memgambil posisi strategis di tepi perladangan yang akan dipergunakan sebagai tempat rekonstruksi. Sekitar pukul 9 ”tentara” yang akan bertempur sudah siap di posisi yang sesuai dengan formasi pertempuran sesungguhnya. Sejam kemudian pertempuran pun dimulai, letusan meriam ditembakkan berulang-ulang, asap mesiu pun mengepul ke udara. Bau mesiu bercampur rumput dan kotoran kuda tercium sangat kental.

Semua kegiatan digarap serius dan dibuat seperti pertempuran sesungguhnya. Selama 2 jam penonton seolah dibawah kembali ke tanggal 18 Juni 1815, ketika Perancis dikeroyok oleh kekuatan sekutu Inggris, Prusia, Rusia, dan Austria, serta didukung Belanda, Spanyol dan Italia.

Mungkin belum terbayangkan pada saat itu, jika sekian puluh tahun kemudian, terutama saat Perang Dunia I dan II, Perancis justru menjadi sekutu negara-negara yang dulu mengeroyoknya. Bahkan Perancis bersama-sama Jerman, Italia Belanda dan Belgia dikenal sebagai negara pendiri Masyarakat Ekonomi Eropa, cikal bakal Uni Eropa saat ini. Semua ini memperlihatkan bahwa tidak ada yang kekal dalam suatu persekutuan, yang abadi justru adalah kepentingan itu sendiri.

Agen Asing di NAMRU 2

Ketika akhirnya masalah keberadaan NAMRU di Indonesia menjadi ramai, salah satu isu yang justru mencuat adalah tuduhan bahwa salah seorang Jubir Kepresidenan menjadi agen asing. Untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, pemerintah melalui Mensesneg memang telah membantah tudingan tersebut. Tapi apakah penjelasan pemerintah cukup memadai dan menjamin bahwa isu semacam itu tidak muncul kembali?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita menengok pekerjaan seorang agen rahasia terlebih dahulu. Sesuai namanya, agen rahasia tentunya adalah orang yang ditugaskan secara diam-diam untuk mengumpulkan informasi yang dianggap rahasia mengenai suatu negara atau organisasi. Untuk mendapatkan informasi tersebut, biasanya seorang agen rahasia akan langsung menyusup ke pusat informasi atau jika tidak memungkinkan, bisa dilakukan dengan menggunakan tangan pihak ketiga.

Dengan pengertian yang sedemikian luas, sebenarnya siapapun bisa menjadi agen rahasia. Namun biasanya pekerjaan seorang agen rahasia lebih terkait dengan keberadaan suatu organisasi, misalnya tentara atau badan intelijen. Mereka inilah yang memilih, mendidik, melatih dan menugaskan seorang agen rahasia. Semakin tinggi nilai informasi yang ingin didapat dan semakin sulit memperolehnya, semakin tinggi pula tingkat keahlian yang diperlukan seorang agen rahasia.

Di masa lalu, tugas agen rahasia mungkin mirip dengan aksi yang sering kita saksikan di film-film James Bond yang selalu dilengkapi pistol dan gadget mutakhir serta dikelilingi wanita-wanita cantik. Namun merunut pada pengakuan John Perkins di Confession of the Economic Hitman, gambaran agen rahasia masa kini bisa jadi jauh dari yang dibayangkan. Mereka bisa jadi seperti seorang eksekutif perusahaan, tenaga konsultan, mahasiswa, aktifis LSM atau pejabat pemerintah. Tugasnya pun bukan sekedar mencari informasi, tapi sudah lebih jauh dari itu, menciptakan ketergantungan kepada AS dengan memberikan bantuan yang tidak mungkin mampu dikembalikan oleh negara peminjam.

Jangan bayangkan pula jika agen rahasia adalah orang yang sepenuhnya menyadari bahwa dirinya seorang agen. Agen rahasia bisa saja menyusup ke diri seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan menyusun tugas akhir, tanpa sang mahasiswa menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan untuk memperoleh informasi secara murah. Mengenai hal ini teman-teman saya yang pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia, sering mengeluh betapa susahnya mereka memperoleh ijin untuk melakukan penelitian mengenai negara tersebut. Tetapi jika penelitian yang akan dilakukan menyangkut Indonesia, maka ijin akan lebih mudah diperoleh dan bahkan didukung pendanaan.

Kembali ke tudingan pejabat pemerintah sebagai agen asing, penjelasan Mensesneg tentu saja tidak menjamin bahwa tidak akan ada tudingan seperti itu di masa depan. Bagaimanapun tudingan adanya agen asing di pemerintahan bukanlah untuk pertama kalinya. Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani pernah dituduh sebagai agen asing karena kebetulan yang bersangkutan pernah bertugas di IMF.

Isu agen asing di pemerintahan akan terus berlanjut dan menjadi komoditas politik sepanjang tidak terdapat ketegasan untuk menyelesaikannya. Kasus NAMRU sendiri merupakan kasus lama dan sudah muncul sejak jaman pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Dephan dan Deplu sudah menyatakan keberatannya untuk memperpanjang keberadaan NAMRU dengan menggunakan fasilitas diplomatik, namun tidak memperoleh tanggapan berarti. Hal ini juga tidak terungkap ke media, karena memang sepertinya saat itu perhatian lebih terarah ke isu-isu lain.

Adalah Menkes Siti Fadilah yang mempublikasikan ketimpangan dalam kerjasama internasional di sektor kesehatan, melalui bukunya yang menghebohkan badan kesehatan dunia. Dari sini bola terus bergulir, termasuk berbagai opini dan komentar di ranah blogosphere yang tidak jarang menginformasikan mengenai keberadaan NAMRU di Indonesia, yang meskipun MOUnya sudah berakhir pada tahun 1999, namun tetap beroperasi di Indonesia.

Sayangnya, penyelesaian masalah NAMRU justru bergulir keluar substansi permasalahan seperti tuduhan NAMRU dimanfaatkan untuk kegiatan intelijen dan adanya pejabat Indonesia yang menjadi agen asing. Bisa saja memang NAMRU dimanfaatkan sebagai bagian dari kepanjangan tangan intelijen AS, tetapi herannya kenapa tuduhan semacam itu baru muncul sekarang. Kemana saja pejabat Depkes dan pejabat terkait lainnya selama ini? Apakah mereka ini yang justru secara diam-diam merupakan bagian dari agen asing tersebut ?

Saya khawatir jika penyelesaian tidak segera dilakukan, pemerintah hanya akan disibukkan dengan klarifikasi menghadapi tuduhan ini itu. Ujung-ujungnya, kasus NAMRU akan segera tertutup dengan kasus-kasus lain yang lebih heboh.

Saya mengharapkan agar dari kasus Namru ini, pemerintah secara terpadu mengambil langkah yang tegas dengan tetap menjaga norma diplomasi dalam penyampaian posisi dan sikap secara utuh. Langkah tersebut bisa saja berupa penerapan persyaratan yang sangat menguntungkan Indonesia, penerapan metode pengawasan terpadu dan tentu saja pencabutan status diplomatik bagi tenaga peneliti. Untuk itu koordinasi terpadu antar instansi terkait, Dephan, Deplu, Depkes, dan lain-lain, mutlak diperlukan.

UE dan Boikot China

Ketika geliat kemerdekaan masyarakat Tibet dihadapi pemerintah China dengan tindakan refresif, sontak berbagai kecaman dari negara-negara UE berdatangan. Bukan hanya kecaman, namun diikuti dengan ancaman boikot pembukaan Olimpiade Beijing. Maksud dan tujuannya jelas, mendukung kebebasan masyarakat Tibet dan menekan China agar menghormati dan menerapkan HAM. Tapi bukan China namanya kalau ngeper dengan kecaman dan ancaman UE. Alih-alih keder dengan ancaman UE, justru UE lah yang kemudian berupaya mempertimbangkan kembali keputusannya.

Adalah Komisioner Perdagangan Komisi Eropa Peter Mandelson yang merasa perlu mengingatkan UE untuk mempertimbangkan kembali ancaman memboikot olimpiade. Menurutnya, boikot tidak akan efektif untuk menekan China, kemungkinan malah UE sendiri yang akan rugi. Data statistik memperlihatkan bahwa China merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi UE dan gangguan terhadap kepentingan China berpotensi mengganggu hubungan dagang UE-China.

Alasan lainnya adalah kekhawatiran UE bahwa China akan ngambek dan membatalkan rencana pembentukan lembaga kerjasama perdagangan UE-China, yang saat ini sedang dalam proses perundingan. Kalau sampai kejadian, tertunda pula keinginan UE untuk dapat mengikuti jejak AS yang telah terlebih dahulu memiliki lembaga sejenis. Artinya pula, kesempatan UE untuk melebarkan pasarnya di China akan berkurang.

Ah ternyata memang tidak mudah menggertak China, coba kalau yang diancam negara lain, mungkin ceritanya akan beda.

Gambar diambil dari SINI

UPDATE:

China tampaknya sudah mulai menggertak UE dengan mengancam balik untuk memboikot produk Perancis. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap jaringan hypermarket Carrefour di China (yang memiliki 112 outlet dan lebih dari 2 juta pelanggan). Khawatir boikot China akan berdampak lebih luas, Pemerintah Perancis selama seminggu terakhir ini sibuk mengirimkan 3 orang pejabat tingginya sebagai utusan khusus untuk membujuk Beijing. Ketiga utusan khusus tersebut adalah Ketua Senat Christian Poncelet, yang tiba di Shanghai tanggal 21 April 2008 untuk membawa surat berisi permintaan maaf Presiden Nicolas Sarkozy atas insiden yang terjadi saat obor olimpiade melewati Paris. Sementara pada tanggal 24-25 April 2008 giliran mantan PM Jean-Pierre Raffarin dan Penasihat Diplomatik Presiden Perancis, Jean-David Levitte yang berkunjung ke China.

Kriptologi

Perlukah Mempelajarinya ?

“Kenali lawanmu maka tak ada lawan yang tak bisa dikalahkan”, begitu yang dikatakan Sun Zi atau yang lebih dikenal sebagai Tsun Zu dalam Art of War. Pada awalnya, kalimat tersebut memang digunakan untuk keperluan militer, kini siapa saja boleh menerapkannya, termasuk anda.

Tapi mengenal lawan saja belumlah cukup jika tanpa disertai kemampuan menyimpan berita atau dokumen rahasia. Untuk itu di dunia komunikasi, sudah lama dikenal adanya berbagai teknik penyimpanan dan penyampaian berita atau dokumen rahasia. Dalam istilah teknisnya, ada proses penyandian terlebih dahulu, baik sebelum dikirimkan ataupun setelah diterima. Tujuannya untuk mengamankan isi berita yang dikirimkan melalui jalur komunikasi. Seandainya terjadi penyadapan berita atau berita jatuh ditangan pihak yang tidak berkepentingan, berita tersebut tidak dapat dimengerti isinya.

Dalam proses penyandian, ada banyak sistem yang dipergunakan, mulai dari sekedar mensubstitusi dan mentransposisikan huruf dan angka berdasarkan hitungan matematis sederhana, hingga mempergunakan hitungan matematis atau algoritma yang njlimet dalam suatu mesin sandi canggih.

Membicarakan hitungan-hitungan matematis dalam proses penyandian, maka ujung-ujungnya adalah ngomongin kriptologi. Secara gampangnya, kriptologi adalah ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan berita rahasia. Orang yang mempelajarinya disebut sebagai kriptolog, yang mengutak-atik rumus-rumus penyandian disebut sebagai kriptografer dan yang kerjanya menganalisa suatu berita sandi disebut sebagai kriptanalis. Adapun orang yang bertugas menyandi atau membuka berita rahasia biasanya disebut sebagai code officer (orang Indonesia menyebutnya sebagai Sandiman atau Pejabat Sandi).

Di negara-negara maju, kriptologi sudah dipelajari di banyak perguruan tinggi, bahkan hingga tingkat doktoral. Seperti halnya teori Sun Tzu, kriptologi pun pada awalnya lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan militer. Seiring perkembangan waktu, kini hampir semua kalangan telah memanfaatkan kriptografi. Dunia diplomasi merupakan yang terdepan dalam pemanfaatan kriptografi, misalnya saja untuk mengamankan berita rahasia yang dikirim dari kantor pusat Deplu di suatu negara dengan kantor kedutaannya yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dunia perbankan juga tidak ketinggalan dalam memanfaatkan kriptografi, misalnya untuk mengamankan transaksi perbankan atau pelayanan sistem online. Individu pun sekarang bisa memnggunakan perangkat yang telah dilengkapi sistem kriptografi, misalnya handphone.

Melihat perkembangan kriptologi seperti di atas, lalu apakah masih relevan mempertanyakan perlunya mempelajari kriptologi?

Kalau pertanyaan tersebut ditujukan kepada pejabat NSA, lembaga di AS yang kerjaannya antara lain menangani masalah sandi menyandi, maka jawabannya MASIH. Saking perlunya mempelajari kriptologi, maka ilmu tersebut mulai dikenalkan sejak dini, bahkan sejak bangku sekolah dasar. Untuk memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai kriptologi, NSA membuat situs khusus pengenalan kriptologi yang dinamakan CryptoKids. Melalui penjelasan sederhana dan berbagai bentuk permainan, anak-anak dikenalkan mengenai kriptologi, diajarkan pula untuk membedakan antara sandi dan kode, mengetahui cara-cara menyandi huruf atau kata, membuka huruf yang disandi ataupun mengenal mesin-mesin sandi yang pernah digunakan.

Harapannya, kelak ketika dewasa si anak akan tekun mempelajari kriptologi, memilih profesi sebagai ahli sandi handal dan tentu saja bergabung dengan NSA sebagai kriptolog, kriptografer, kriptanalis, code officer ataupun administrator sandi.

Lalu jika pertanyaan tersebut diajukan kepada pejabat dari lembaga seperti NSA di Indonesia, kira-kira apa jawabannya?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, tentu saja pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah ada lembaga seperti NSA di Indonesia? Menilik susunan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia, baik departemen ataupun lembaga pemerintah non-departemen, maka yang paling mendekati tugas dan fungsi NSA adalah Lembaga Sandi Negara. Menurut Wikipedia, lembaga yang didirikan pada tanggal 4 April 1946 di Yogyakarta ini merupakan instansi pemerintah yang secara resmi mengelola persandian dan rahasia negara.

Masih menurut bung Wiki, misi dari Lembaga Sandi Negara adalah menyusun kebijakan nasional dalam bidang persandian sektor pemerintahan dan publik; menyiapkan dan meningkatkan aparatur negara yang profesional/ahli dalam bidang persandian; mengoptimalkan potensi nasional dalam hal penelitian dan pengembangan di bidang persandian untuk mendukung kepentingan nasional; memfasilitasi dan mengembangkan persandian sektor pemerintahan dan publik; melaksanakan audit persandian sektor pemerintahan; menyelenggarakan operasional pengamanan informasi sebagai unsur pelayanan tugas pokok; dan membangun sistem operasional intelijen sinyal (analisa kripto).

Menyimak misi yang disebutkan bung Wiki, tentu saja pertanyaan tentang perlunya mempelajari kriptologi akan menjadi sangat relevan. Menurut Budi Rahardjo, penggunaan kriptografi dewasa ini semakin kompleks, sehingga susah dipahami. Akibatnya ada banyak penggunaan kriptografi yang salah. Untuk itu, belajar kriptologi tetap diperlukan oleh anda-anda yang pekerjaannya mengamankan informasi dan berita rahasia.

Bagaimana mempelajarinya? Untuk pemula proses pembelajaran bisa dimulai dari sini atau bisa saja otodidak. Jenjang akademis lanjutannya bisa didapat di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Namun yang lebih penting dari semuanya adalah proses learning by doing, yang menjadi salah satu pilar utama untuk menciptakan kemandirian pelaksanaan tugas.

Kenapa kemandirian? Karena tugas mengamankan informasi dan berita rahasia merupakan pekerjaan yang lebih banyak didasarkan pada kepercayaan terhadap kekuatan sistim kriptografi yang dipergunakan. Sekali saja sistim kriptografi, yang terdapat dalam suatu mesin sandi, memperlihatkan kelemahannya atau diketahui pihak lawan, maka pada saat itulah informasi dan berita rahasia yang dikirimkan dapat diketahui orang yang tidak berkepentingan.

Hal tersebut di ataslah yang dikhawatirkan dari penggunaan mesin sandi bukan buatan sendiri. Logikanya, jika mesin sandi dibuat di pabrik, maka pabrikan yang bersangkutan akan memahami sistim kriptografi yang terdapat didalam mesin sandi yang dijualnya. Dengan menggunakan data dan sistim kriptografi dari pabrikan, seorang kriptanalis akan sangat terbantu dalam membongkar suatu berita yang dirahasiakan. Pandangan ini bisa saja terbantahkan, karena untuk mencegah diketahuinya penggunaan suatu sistim kriptografi dalam mesin sandi, bisa saja dilakukan berbagai modifikasi sehingga berbeda dengan sistim kriptografi awal.

Meskipun demikian, sebaik-baiknya mesin sandi adalah mesin sandi buatan sendiri. Dengan mesin sandi buatan sendiri, seseorang bisa lebih leluasa dalam membuat dan mengaplikasikan sistim kriptografi tanpa kekhawatiran diketahui pihak asing. Dalam jangka panjang juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap peralatan asing.

Memang tidak mudah membuat mesin sandi canggih sendiri, diperlukan proses riset yang panjang dan dukungan personil dan pendanaan yang besar. Dan karena untuk kepentingan sendiri, tentu saja belum bisa menjadi suatu industri yang menguntungkan secara komersial. Namun kalau tidak dimulai, kapan bisa mandiri?.

Selain masalah kemandirian, anda punya saran atau pendapat lain?

UPDATE: Karena hari ini bertepatan dengan tanggal lahirnya Lembaga Sandi Negara, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-62. Semoga sukses selalu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengelola persandian dan rahasia negara.

Handphone Crypto

Iseng-iseng browsing re handphone crypto, ketemu salah satu situs perusahaan yang menawarkan Nokia yang dilengkapi crypto. Adapun produk-produk yang ditawarkan adalah Nokia 6630, Nokia 6680, Nokia 6681, Nokia 6682, Nokia N70, Nokia N72, Nokia N90. Yang menarik, kantor pusat dari perusahaan tersebut berada di Tel Aviv, Israel. Negara Yahudi tersebut, memang dikenal jago memproduksi senjata-senjata perang berteknologi canggih, termasuk sangat piawai dalam mengembangkan sistim pengamanan informasi dan komunikasi.

Upaya Israel menguasai teknologi canggih peralatan perang dan keamanan sistim informasi bisa diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang. Keduanya tidak terpisahkan dan saling melengkapi, baik saat perang maupun damai, Saat perang, peralatan perang yang didukung sistim keamanan informasi dan komunikasi canggih sangat membantu dalam operasi di medan tempur. Sedangkan di saat damai, peralatan perang dan sistim keamanan informasi informasi dan komunikasi canggih merupakan dua komoditi yang layak jual ke negara-negara yang menginginkan pertahanan yang kuat. Kredo Civis pacem para bellum (jika ingin damai, bersiaplah untuk berperang) mendorong setiap negara untuk berlomba melengkapi diri dengan senjata mutakhir.

Bicara persenjataan mutakhir Israel, Indonesia juga merupakan salah satu negara pembeli persenjataan produk Israel. TNI AD sering mempergunakan senjata canggih buatan Israel dan bahkan di tahun 2005 sempat muncul berita bahwa TNI AD berencana melakukan pembelian senapan jenis AR Galiea, dan juga keinginan untuk membeli Unmanned Aerial Vehicles (UAV). Khusus UAV, Budi Rahardjo sempat ada yang mempertanyakan kenapa membeli dari Israel, padahal Indonesia sendiri (dalam hal ini ITB) sudah bisa membuatnya.

Kembali ke handphone crypto yang ditawarkan Gold Lock, nama perusahaan yang menawarkan handphone crypto tersebut, disebutkan bahwa dalam salah satu produk yang ditawarkannya yaitu Nokia N70 terdapat enskripsi RSA yang sangat kuat dengan data 1024 bit, kunci acak setiap panggilan telepon dimulai dan 256 bit kunci acak pada setiap rangkaiannya dan dirubah setiap detik. Yang menarik, meski dilengkapi dengan algoritma enskripsi, tapi handphone ini tetap memiliki fungsi komunikasi sama seperti Nokia N70 lainnya.

Saya yang sangat awam dengan teknologi enskripsi yang sudah sedemikian canggih, jelas terkagum-kagum dengan kekuatan algoritma yang ditawarkan. Saya membayangkan seandainya saja seseorang memiliki perangkat tersebut, yang bersangkutan tidak perlu khawatir pembicaraannya atau kiriman pesan pendeknya diketahui orang lain. Saya juga membayangkan, seandainya mantan Presiden Habibie dan mantan Jaksa Agung Andi Ghalib pada tahun 1999 telah memiliki handphone crypto, mungkin pembicaraannya saat itu tidak akan dapat disadap. Atau kalau mengacu kepada video heboh Yahya Zaini dan Maria Eva yang diambil dari handphone, jika saja handphone untuk merekam menggunakan crypto, tentu hasilnya akan sulit diketahui orang lain, karena sudah diacak dengan kunci yang sedemikian rumit.