Nachrowi Ramli Bakal Calon Gubernur DKI 2012-2017

“Jika ada yang bertanya apakah saya akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012-2017, maka jawabannya adalah saya akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI jika memperoleh dukungan dari masyarakat dan partai-partai politik. Untuk itu saat ini saya sedang mempersiapkan diri agar memperoleh dukungan tersebut” demikian pernyataan yang disampaikan Ketua Partai Demokrat DKI Mayor Jenderal (Purn) Nachrowi Ramli dihadapan para alumni Akademi Sandi Negara (AKSARA) dan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) pada Reuni Akbar AKSARA dan STSN 2011 di kampus STSN Ciseeng Bogor Jawa Barat tanggal 6 Maret 2011.

Sebagai alumnus AKSARA angkatan 4 tahun 1978 dan juga mantan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tahun 2002-2008, Nachrowi Ramli yang akrab dipanggil Bang Ramli oleh para juniornya, merasa perlu menyampaikan pernyataan tersebut guna menjawab berbagai pertanyaan terkait mulai ramainya pemberitaan di media massa bahwa dirinya akan ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) Gubernur DKI pada tahun 2012 mendatang, bersaing dengan Gubernur petahana (incumbent) Fauzi Bowo yang kemungkinan akan mencalonkan diri kembali.

Dengan lugas Bang Ramli menyampaikan bahwa meskipun pemilihan baru akan berlangsung tahun depan, namun ia perlu memperkenalkan diri lebih awal kepada seluruh lapisan masyarakat di Jakarta agar bisa dikenal lebih jauh, terutama terkait program-program yang akan diusung jika terpilih sebagai gubernur.

Ditambahkan oleh Bang Ramli bahwa sebagai anak Betawi yang sekarang menjabat Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi dan Ketua Dewan Koperasi Jakarta, dapat dipastikan bahwa dirinya cukup dikenal oleh sebagian besar anggota masyarakat Betawi. Namun hal tersebut bukan berarti dirnya dikenal pula oleh berbagai lapisan masyakarat lainnya. Hal ini mengingat warga Jakarta berasal dari beragam suku bangsa dan elemen masyarakat. Karena itu ia meminta bantuan masyarakat Jakarta untuk memperkenalkan dirinya.

Sebagai adik kelasnya di AKSARA tentu saja saya menyambut baik niat Bang Ramli untuk maju sebagai calon Gubernur DKI. Niatnya bekerja untuk kepentingan kebaikan Jakarta yang merupakan pintu gerbang negara layak didukung.

Tentu saja Bang Ramli tidak bermodalkan semangat belaka dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Sebagai seorang mantan tentara dan birokrat di Lemsaneg, saya melihat Bang Ramli memiliki modal yang baik untuk memimpin Jakarta. Ketika menjadi Kepala Lemsaneg, ia mampu membawa Lemsaneg sebagai institusi yang mampu membangun infrastruktur persandian dengan baik. Suatu kemampuan yang pantas untuk ditularkan saat menjadi pemimpin DKI, terutama saat melakukan pembangunan yang terkait dengan infrastruktur jalan raya yang dapat mengurai kemacetan Jakarta.

Seperti sebagian besar anggota masyarakat Jakarta ataupun yang tinggal di sekitar Jakarta, tentu saja saya berharap bahwa Bang Ramli mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI karena didasarkan pada kecintaan dari kepeduliannya pada Jakarta yang nyaman, aman, damai dan tenteram. Selain itu kita juga berharap transportasi Jakarta yang semakin macet dari hari ke hari dapat dibenahi sungguh-sungguh, bukan hanya bagus di atas kertas. Begtu pula masalah banjir yang seolah menjadi arisan setiap tahunnya dapat diatasi sehingga tidak ada lagi daerah yang menjadi langganan banjir.

Dengan pengalamannya di di ketentaraan dan birokrasi, Bang Ramli bisa menjadi figur kuat calon alternatif gubernur DKI mendatang. Sudah saatnya Jakarta dipimpin kembali oleh tokoh yang kuat dan tegas seperti Bang Ali atau Bang Yos.

Berikut data singkat Nachrowi Ramli alias Bang Ramli:

Nama: Nachrowi Ramli

Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 12 Juli 1951

Pendidikan: AKABRI 1973 dan AKSARA angkatan 4

Pengalaman pekerjaan/organisasi: Kepala Lemsaneg (2002-2008), Ketua Forkabi, Ketua Bamu Betawi dan Ketua Dewan Koperasi wilayah Jakarta.

Partai Politik : Demokrat (Ketua Partai Demokrat DKI)

Nurul Arifin dan Demokrasi dari atas Kasur

Sabtu 24 April 2010 kemarin saya datang terlambat ke acara monthly discussion Kompasiana yang menghadirkan Nurul Arifin (NA), mantan artis yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi II. Saat tiba Pisa Café Mahakam, NA telah menyelesaikan paparannya dan tengah menjawab beberapa pertanyaan dalam sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang sempat saya perhatikan antara lain mengenai peran dan pandangan NA mengenai perlindungan terhadap buruh, otonomi dan pemekaran daerah, demokrasi dan pilihannya terhadap Golkar.

Mengenai perlindungan terhadap buruh, NA memperlihatkan dukungannya bagi setiap upaya yang dapat memberikan perlindungan menyeluruh kepada hak-hak dan kewajiban tenaga kerja. Bagi NA perlindungan tenaga kerja bisa dimulai dari rumah dengan antara lain memberikan haknya seperti gaji yang sepadan kepada PRT dan berupaya mengupgrade kemampuannya. Karena itu ia tidak mendukung gerakan tenaga kerja secara langsung seperti halnya yang dilakukan anggota DPR RI dari PDI-P, Rieke Dyah Pitaloka.

Dikemukakan bahwa terdapat perbedaan penugasan di DPR antara dirinya dan Rieke. NA bertugas di Komisi II yang antara lain berurusan dengan Pemerintahan Bidang Dalam Negeri, sementara Rieke berada di Komisi IX yang antara lain mengurusi tenaga kerja. Karena itu dengan alasan etika politik, NA tidak ingin mencuri panggung Rieke yang sesuai tugasnya di Komisi IX DPR menangani masalah tenaga kerja.

Menyangkut otonomi dan pemekaran daerah disampaikan bahwa Komisinya tengah membahas 33 usulan pemekaran daerah. Ia sendiri mendukung moratorium pemekaran daerah seperti yang disampaikan Pemerintah Pusat karena pemekaran yang dilakukan selama ini ternyata belum sesuai yang diharapkan.

Namun ia dan rekan-rekan di DPR tidak dapat menghentikan aspirasi pemekaran daerah yang disampaikan berbagai pihak karena ketentuan perundangan yang mengijinkan pemekaran daerah belum dicabut. Karena itu yang dapat dilakukannya adalah memperlambat prosesnya dimana setiap usulan pemekaran daerah diminta untuk melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.

Data yang ada memperlihatkan bahwa dari 33 usulan yang masuk, baru 3 usulan yang memenuhi persyaratan. Selain itu setiap daerah yang dimekarkan hendaknya melewati tahapan transisi mulai dari daerah administratif hingga akhirnya menjadi daerah otonom. Hal ini juga untuk mengurangi kecenderungan yang selama ini terjadi dimana usulan pemekaran hanya datang dari elit politik, tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

Mengenai demokrasi dan pilihannya terhadap Golkar, NA lagi-lagi mengambil contoh proses demokrasi yang berlangsung mulai dari rumah, bahkan sejak di atas kasur seperti komitmen terhadap pasangan serta hak untuk mendapat kepuasan dan menyatakan pendapat. Kalau hal seperti ini sudah bisa dilakukan di rumah, maka keluar pun akan lebih mudah melaksanakannya. Karena itu pula NA menyatakan komitmennya untuk hanya memilih satu partai yaitu Golkar. Kalau nanti ia sudah tidak di Golkar, ia tidak akan berpindah atau menjadi kutu loncat ke partai lain.

Adapun pilihannya terhadap Golkar didasarkan pada pertimbangan bahwa Golkar merupakan partai yang modern yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen kepartaian yang baik dan selalu menghormati hak-hak bersuara dan berinisiatif. Meski diakuinya bahwa di Golkar saat ini terjadi perbedaan pendapat yang kental antar anggotanya, namun perbedaan tersebut tidak menghambat para anggota untuk bersuara dan menjadi pengurus partai.

Mendengar jawaban-jawaban NA yang lugas dan terbuka, sepertinya kita bisa berharap kepadanya sebagai wakil rakyat. Ia memiliki komitmen yang kuat untuk berpolitik dengan baik dan santun. Sikapnya untuk tidak menjadi kutu loncat ketika gagal di Pemilu 2004 dan memilih untuk berupaya memperbaiki partainya dari dalam layak dihargai.

Selain itu pilihannya untuk menjadi anggota Komisi II, juga memperlihatkan keinginan yang begitu kuat untuk terus belajar dan memahami berbagai permasalahan di luar yang dikuasainya selama ini. Ini tentu saja sebuah pilihan yang cerdas, terlebih mengingat bahwa kebanyakan anggota DPR yang berlatarbelakang artis lebih memilih menangani masalah seni dan budaya.

Dari sedikit penilaian di atas, dapat dikatakan NA lebih baik dari politikus wanita lainnya, khususnya yang berlatar belakang artis, seperti Rachel Maryam (yang lebih menonjol berita perceraiannya dibanding prestasinya di DPR) atau Venna Melinda (yang lebih ngetop dengan inisiatif senamnya dibanding urusan politik). Yang mungkin bisa menyamai kinerjanya antara lain Rieke Dyah Pitaloka atau Angelina Sondakh yang saat ini memasuki periode kedua di DPR.

Karena hanya didapat dari sekali pertemuan. tentu saja kesan saya di atas tidak bisa mempresentasikan gambaran NA yang sesungguhnya. Diperlukan lebih banyak pengamatan untuk melihat sepak terjangnya di politik, khususnya saat pembahasan isu-isu substantif di DPR dan perannya di masyarakat. Kalau ternyata cuma bagus dalam segi pencitraan, sepertinya tidak berbeda dengan yang lainnya. Iya kan?

Presiden Melarang Bergurau

Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Untuk tertawa, banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan bergurau. Namun meskipun bergurau itu bisa membuat orang tertawa, bukan berarti setiap orang dapat menerima suatu gurauan. Sebagai contoh, ketika anda sedang sakit gigi dan orang-orang di sekeliling anda terus menerus bergurau, bisa jadi anda bukannya ikutan senang justru kesal setengah mati. Gurauan atau lelucon pun akan mengesalkan anda jika ternyata gurauan tersebut justru dimaksudkan untuk mempermalukan diri anda sendiri.

Adalah Presiden Pakistan Asif Ali Zardari yang saat ini sedang kesal dengan gurauan-gurauan atau lelucon yang masuk ke email kantor Kepresidenan. Setidaknya ada tiga buah gurauan yang dipandang mempermalukan Presiden Zardari yaitu pertama mengenai permintan sumbangan untuk menebus dirinya yang disandera teroris; Kedua, penerbitan perangko bergambar Presiden Pakistan; dan ketiga, perampokan.

Pada lelucon pertama diceritakan bahwa teroris telah berhasil menculik Zardari dan menuntut tebusan 5 juta dollar AS atau sang Presiden akan dibakar dengan menyiramkan bensin ke tubuhnya. Untuk itu masyarakat diminta menyumbangkan apa yang bisa disumbangkan. Menanggapi hal tersebut, si pembuat lelucon menyampaikan bahwa dirinya telah menyumbangkan 5 liter bensin.

Pada lelucon kedua dikisahkan Pemerintah Pakistan bermaksud menerbitkan perangko bergambar Presiden Zardari. Tetapi masyarakat Pakistan menjadi bingung karena susah membedakan bagian sebelah mana yang harus ditempelkan ke amplop.

Adapun di lelucon ketiga, seorang perampok membatalkan ancamannya setelah mengetahui yang dirampok ternyata Presiden Zardari. Semula si perampok mengancam mengambil semua uang yang ada di korban, tapi akhirnya si perampok cukup puas jika bisa memperoleh kembali duitnya sendiri (yang dulunya diambil oleh Zardari).

Meski cuma sekedar gurauan, Pemerintah Pakistan mjenganggap bahwa ketiga gurauan di atas telah menyerang dan mempermalukan pribadi Presiden Zardari sebagai seorang pemimpin sipil yang dipilih mayoritas anggota Parlemen Pakistan. Karenanya Pemerintah Pakistan kemudian melarang beredarnya gurauan tersebut, baik lewat email, sms ataupun blog. Menurut Mendagri Pakistan Rahman Malik, para pelanggar larangan tersebut dapat dikenakan ketentuan dalam Cyber Crimes Act, dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara.

Larangan ini tentu saja memunculkan polemik di masyarakat. Pihak oposisi menganggap tidak ada yang salah dengan lelucon tersebut karena mencerminkan realita yang sesungguhnya.

Ya sebelum dilantik terpilih menjadi Presiden ke-11 Pakistan pada September 2008, Zardari lebih dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan dikenal sebagai Mr. 10 per cent. Sebutan yang dikaitkan dengan tindakannya untuk mengutip persentase sebesar 10% dari proyek pemerintah saat istrinya, Alm. Benazir Bhutto, menjabat sebagai PM Pakistan. Selain itu, dalam masa pemerintahannya sekarang ini pun ia dipandang lambat dalam menuntaskan suatu permasalahan sehingga menjadi bulan-bulanan lawan politiknya.

Sejauh mana kontroversi larangan peredaran ketiga gurauan di atas akan berlangsung, tampaknya akan sangat tergantung pada sejauh mana Presiden Zardari dapat mengendalikan situasi politik dan keamanan di dalam negeri yang tampaknya terus memanas dari waktu ke waktu.

Berikut adalah teks asli gurauan yang dilarang oleh Pemerintah Pakistan:

Terrorists have kidnapped our beloved Zardari and are demanding $5,000,000 or they will burn him with petrol. Please donate what you can. I have donated five litres."

To commemorate the ascension to the Presidency, Pakistan Post has officially launched a new stamp. But the people of Pakistan are confused which side on the stamp to spit on.

Robber: "Give me all your money!"
Zardari: "Don't you know who I am? I am Asif Ali Zardari."
Robber: "OK. Give me all my money"

Lanjutkan di TPS 78 dan 79 Bekasi

Waktu menunjukkan hampir pukul 09.00, ketika saya dan istri tiba di TPS 79 Perumahan Persada Kemala Bekasi Selatan. Sebenarnya kami bisa tiba lebih pagi kalau saja alamat TPS tertulis dengan benar. Di surat undangan tertulis lokasi TPS 79 di Persada Kemala Blok IX, padahal kenyataannya TPS tersebut berada di blok XXIX.

Suasana masih sepi dan tidak terlihat adanya antrian pemilih. Saat melirik daftar pemilih yang telah datang ke TPS, tampak baru sekitar 30-an orang yang telah menggunakan hak pilihnya. Tanpa perlu berlama-lama kami pun segera mendapat kartu suara dan langsung mencentang salah satu pasangan capres/cawapres di bilik suara. Karena waktu penghitungan suara masih lama, usai mencentang kami pun segera pulang.

Saat kembali sekitar pukul 12.30, jumlah pemilih yang menggunakan haknya sudah mendekati 350-an orang. Dari jumlah tersebut, menurut petugas KPPS terdapat 10 pemilih yang mendaftar dengan menggunakan KTP dan Kartu keluarga.

Sesuai jadwal, akhirnya TPS ditutup pada pukul 13.00. Petugas KPPS, dengan disaksikan 3 orang saksi dari masing-masing pasangan capres/cawarpes, mulai menghitung jumlah kartu suara yang digunakan untuk dicocokan dengan daftar pemilih yang hadir. Terdapat 353 kartu suara yang dipergunakan dan sisa kartu suara sebanyak 82 kartu. Dari 353 kartu suara, sebanyak 37 suara digunakan untuk memilih Megawati-Prabowo, 247 suara untuk SBY-Boediono dan 66 suara untuk JK-Wiranto. Sementara suara yang tidak sah sebanyak 3 suara.

Dari jumlah 353 kartu suara yang dipergunakan tampak bahwa 10,5 % pemilih mendukung Megawati-Prabowo, 18,7% memilih JK-Wiranto dan mayoritas 70% memilih SBY-Boediono. Secara umum penghitungan suara di TPS 79 ini berjalan lancar dan tidak terdapat perbedaan antara jumlah yang hadir dengan kartu yang dipergunakan.

Usai penghitungan di TPS 79, saya pun segera meluncur ke TPS 78 yang berlokasi di Persada Kemala Blok XVII. Di TPS ini pun hasil perhitungan suara tidak jauh berbeda dengan hasil di TPS 79. Terdapat 357 kartu suara yang dipergunakan dengan sisa kartu suara 79 buah. Dari 357 kartu suara yang digunakan, sebanyak 34 suara (9,5%) untuk Megawati-Prabowo, 243 suara (68,1%) untuk vSBY-Boediono dan 69 suara (19,3%) untuk JK-Wiranto.

Secara umum perhitungan di TPS ini berjalan lancar, hanya saja sempat terjadi ketidakcocokan antara jumlah pemilih yang hadir dengan kartu suara yang dipergunakan. Jumlah yang hadir tercatat sebanyak 356 orang namun jumlah kartu suara yang dipergunakan sebanyak 357 buah. Setelah dihitung ulang beberapa kali dan dicocokan dengan jumlah pemilih yang hadir, akhirnya disepakati adanya ketidakcocokan tersebut. Salah satu penyebabnya kemungkinan ada seorang pemilih yang datang namun terlewat saat pengisian daftar hadir. Hal ini bisa terjadi saat calon pemilih hadir bersamaan dan muncul antrian agak panjang.

Akhirnya selamat untuk SBY-Boediono yang telah memperoleh kepercayaan mutlak warga pemilih TPS 78 dan 79 Bekasi untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Presiden RI 2009-2014. Kalau memang akhrinya memang terpilih, dan sangat mungkin terpilih kalau melihat hasil hitung cepat, semoga Pak SBY dan Pak Boediono semakin pro rakyat dan melaksanakan tugas dengan lebih cepat lebih baik tanpa harus mengorbankan kehati-hatian.

Salam demokrasi, pesta pilpres telah usai, mari lanjutkan bekerja.

Aris Heru Utomo

Akhirnya SBY resmi memilih Boediono bukan Budi Anduk

Setelah diundur karena kesibukan World Ocean Conference di Manado, SBY secara resmi mengumumkan Boediono sebagai cawapresnya dalam suatu acara yang meriah di gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, 15 Mei 2009. Tidak ada kejutan sama sekali. PKS yang di hari-hari terakhir terlihat uring-uringan pun ternyata hadir dalam acara tersebut.

Bintang pada acara deklarasi tersebut tentu saja cawapres Boediono yang berpidato setelah SBY. Mengawali pidato dengan basmallah, Boediono secara perlahan namun pasti memperlihatkan kelasnya sebagai seorang profesor yang layak untuk mendampingi SBY. Pada awalnya memang terlihat grogi, mungkin karena ini pertama kalinya ia menyampaikan pidato politik, namun selanjutnya Boediono berpidato tanpa teks dengan jelas dan elegan.

Boediono secara jelas dan elegan menjawab tudingan yang diarahkan kepadanya antara lain mengenai pasar bebas dengan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar bebas. Menurutnya diperlukan peran negara yang dapat mengintervensi dengan aturan main yang jelas dan adil serta adanya lembaga pelaksana yang efektif. Pada saat yang bersamaan ia menohok pesaingnya dengan menyatakan komitmennya untuk terus memberantas korupsi dan tidak akan mencampur adukan urusan pemerintahan yang dijabatnya dengan kepentingan bisnis pribadi.

Dari caranya berpidato tanpa teks dan terarah tersebut, tampak kalau Boediono ingin memberikan penegasan bahwa dirinya lebih layak dipilih mendampingi SBY dibandingkan calon-calon dari parpol koalisi pendukung Partai Demokrat ataupun Budi Anduk, pelawak yang sedang naik daun dan juga bintang iklan KPU. Ya nama Budi Anduk muncul dan disandingkan dengan Boediono dalam spanduk yang dipasang beberapa hari terakhir. Boediono ingin mengatakan bahwa kalau Budi Anduk cuma bisa menghibur masyarakat melalui lawakannya di televisi, maka Boediono bisa menghibur masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Akhirnya, meski Boediono telah memberikan tampilan yang positif dalam kemunculan perdananya sebagai cawapres, namun ia masih harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa ia lebih baik dari Wiranto dan Prabowo Subianto yang menjadi pendamping pasangan capres lainnya. Dan tentu saja ia tetap harus membuktikan lebih baik dari Budi Anduk.

KPU Tanggung Dosa Golput Kategori Dua

Apa yang saya khawatirkan sebelumnya ternyata menjadi kenyataan. Hingga hari akhir menjelang pencontrengan, saya dan istri tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. Ibu Ketua RT yang dulu mendata nama kami berdua pun tidak pernah menjelaskan kenapa kami tidak mendapatkan surat undangan.

Namun dengan semangat 45 dan keinginan untuk tidak golput, di hari pemilihan saya mendatangi 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di lingkungan kami di Perumahan Persada Kemala, Jaka Sempurna, Bekasi Barat. Berharap bahwa nama kami tercantum di salah satu Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang ada lingkungan kami tersebut. Namun apa mau dikata, dari 3 TPS yang didatangi yaitu TPS 66, 67 dan 144, nama kami berdua memang tidak tercantum dalam DPT. Karena tidak tercantum dalam DPT tentu saja kami tidak dapat memilih. Ya akhirnya kami menjadi golput, tepatnya masuk golput kategori kedua yaitu orang yang tidak memilih bukan karena keinginannya sendiri tapi karena namanya tidak tercantum dalam DPT.


Lalu salah siapakah kalau ada orang-orang seperti saya, yang telah memenuhi persyaratan untuk ikut pemilu tapi kehilangan hak suaranya hanya karena tidak tercantum dalam DPT? Kesalahan siapa pula ketika nama-nama orang yang sesungguhnya tidak berhak memilih, seperti orang yang sudah meninggal, anggota TNI/Polri dan anak-anak, justru tercantum dalam DPT?. Dan pada akhirnya siapakah yang harus bertanggungjawab ketika akhirnya jumlah pemilih golput jumlahnya menjadi semakin besar?

Perhitungan hasil pemilu legislatif memang masih terus berlangsung dan hasil resminya baru akan diketahui beberapa hari ke depan, namun dari pengamatan sepintas di beberapa TPS diketahui kalau jumlah pemilih golput ternyata lebih besar dari pemilih partai pemenang pemilu. Sebagai contoh di TPS 144 yang saya kunjungi diketahui bahwa dari 310 orang yang tercantum dalam DPT, hanya 187 orang yang akhirnya ikut memilih. Itu pun 6 diantaranya sengaja tidak mencontreng alias membiarkannya kosong, bahkan ada yang dengan sengaja menuliskan kata-kata “yang terjadi biarlah terjadi” di lembar suara.

Dengan demikian dari nama-nama yang tercantum dalam DPT saja terdapat 223 orang atau sekitar 35% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut jauh lebih dibesar dibanding 69 suara pemilih Partai Demokrat, yang menang di TPS tersebut. Data yang kurang lebih sama juga terjadi di TPS 66 dan 67, dimana dari sekitar 300-an nama yang terdapat dalam DPT, hanya sekitar 180-190 orang saja yang menggunakan hak pilihnya, sementara partai yang memenangkan pemilu hanya meraih suara maksimal 70-an suara.

Banyak yang menilai bahwa kesemrawutan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu kali ini tidak terlepas dari kerja KPU yang amburadul. KPU kurang mampu menyusun dan mendata pemilih dengan baik serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait. Kalau orang seperti saya saja, yang penduduk tetap dan memiliki status jelas tidak terdaftar, bagaimana dengan orang yang karena pekerjaannya harus sering berpindah tempat atau orang yang karena kondisi kesehatan sedang dirawat di rumah sakit.

Saya tentu saja tidak akan menyalahkan sepenuhnya kinerja KPU yang kurang baik, karena bagaimanapun pemilu kali ini terlaksana berkat kerja keras mereka. Namun untuk menciptakan kesempurnaan untuk pemilihan mendatang, khususnya pemilihan presiden, kiranya KPU perlu berbenah diri sejak dini. Mulailah pekerjaan untuk mendata mulai dari sekarang ini, ingat pemilihan presiden tinggal 3 bulan lagi. Umumkan segera DPT ke seluruh anggota masyarakat. Jangan ditunda-tinda seperti kemarin. Biarkan masyarakat luas yang melakukan cek dan ricek mengenai kebenaran DPT. Sosialisasikan dengan seksama kepada seluruh masyarakat, khususnya mereka yang belum tercantum dalam DPT, bagaimana cara mendaftar sebagai pemilih dan mengetahui bahwa mereka tercantum dalam DPT.

Selain itu kiranya perlunya dipikirkan untuk menyempurnakan pemilihan anggota KPU dengan antara lain tidak mengganti seluruh anggota KPU dengan anggota baru seperti yang dilakukan sekarang ini. Digantinya seluruh anggota KPU mengakibatkan tidak terjadinya kesinambungan tugas antara anggota KPU sebelumnya (yang menangani pemilu 2004) dengan anggota KPU saat ini. Ada baiknya dilakukan pengaturan dimana dalam setiap pergantian anggota KPU, hanya separuh saja yang diganti sementara yang separuhnya tetap menjalankan tugas yang diemban. Harapannya adalah setengah anggota KPU yang masih menjabat dapat menularkan pengalaman tugasnya kepada anggota yang baru, sehingga anggota baru pun tidak harus memulai pekerjaan dari nol.

Akhirnya, karena Majelis Ulama Indonesia sudah terlanjur memfatwakan bahwa golput itu haram dan melakukan perbuatan haram itu hukumnya dosa, maka biarlahdosa yang dilakukan pemilih golput kategori dua ditanggung KPU. Bagaimanapun tindakan pemilih golput kategori kedua bukan disebabkan niat dan kehendak si pemilih sendiri tapi justru diakibatkan kesalahan administrasi yang dilakukan KPU.

Centang Contreng Coblos

Beberapa hari lalu sebuah pesan pendek masuk ke telepon genggam saya, pengirimnya KPU dengan pesan sbb: “Tandai pilihanmu dengan centang (V) satu kali di kolom parpol/nomor urut calon/nama calon untuk memilih anggota DPR & DPRD serta di kolom foto untuk anggota DPD”. Bagi sebagian orang pesan tersebut bisa jadi dirasakan cukup jelas, namun belum tentu bagi sebagian orang lainnya.

Ada yang bertanya apakah yang dimaksud centang satu kali itu di kolom parpol/nomor urut calon/nama calon dapat diartikan sebagai mencentang satu kali di setiap kolom atau sekedar mencentang di salah satu kolom saja. Seorang rekan saya dengan belagak yakin bilang “lho bukankah tanda garing (garis miring) di antara kolom parpol, nama urut calon dan nama calon sudah menandakan bahwa pemilih harus terlebih dahulu menentukan tempat atau kolom dimana dia akan mencentang”.

“Oke kalau memang harus mencentang satu kali saja di salah satu kolom, terus kita mencentang pakai apa: pensil. pulpen atau spidol?” lalu apakah saya harus membawa alat tulis sendiri ke TPS?” tanya rekan saya yang lainnya. “ya mestinya sich menggunakan pulpen, kalau pakai pensil nanti kan bisa dihapus. Dan soal alat tulis, panitia pemilihan nampaknya yang akan menyediakannya” jawab rekan yang sok yakin tersebut.

“Oke deh, kalau begitu nanti saya tidak akan membawa alat tulis ke TPS. Saya juga akan beritahu orang tua di kampung untuk tidak perlu repot-repot membawa alat tulis ke TPS. Yang perlu dibawa hanyalah niat untuk memilih dengan baik dan benar”.

“O ya jangan lupa untuk mengingatkan agar tidak melakukan pencoblosan, meski menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2009 masih tetap diperbolehkan” tambah rekan saya yang masih juga sok yakin.

“iya nanti akan saya sampaikan pesanmu ke mereka. Tapi ngomong-ngomong apakah mencentang itu sama dengan mencontreng? Saya kok melihat iklan TV kalau kita disuruh mencontreng”

“ehm mungkin sama kali ya, sama-sama tidak ada yang dilubangi, beda banget dengan mencoblos. Tapi untuk pastinya kamu tanya sendiri dech ke KPU atau ahli bahasa. Sekarang saya mau makan siang, sudah waktunya istirahat nich” ujar rekan yang sok yakin tersebut sambil buru-buru berlalu.

“@$5xfghd&......???”

Belajar dari McCain

Kekhawatiran bahwa Barack Obama akan kalah karena efek Bradley (perbedaan hasil polling dengan hasil pemilu) akhirnya tidak terjadi. Obama menang dengan sangat meyakinkan. Hal tersebut tentu saja disambut hangat, tidak saja oleh warga AS tetapi juga masyarakat di belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia.

Dibalik eforia kemenangan Obama, tentu saja banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik, misalnya saja bagaimana pada akhirnya masyarakat AS menentukan pemimpinnya tanpa bias rasial atau bagaimana suatu upaya yang disertai kerja keras, doa dan tentu saja lingkungan yang kondusif dapat merubah mimpi menjadi kenyataan.

Namun ternyata bukan dari Obama saja kita bisa belajar, dari Senator John McCain yang dikalahkan Obama pun banyak hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik.

“The fault is mine, not yours” begitu pernyataan John McCain di depan para pendukungnya. Suatu pernyataan yang memperlihatkan sikap kesatria McCain untuk segera mengakui kekalahannya. Meski tersenyum, terlihat sekali bagaimana McCain berusaha menutupi kekecewaannya dan bahkan berupaya menenangkan pendukungnya. McCain jelas memberikan contoh bahwa kekalahan dalam proses demokrasi tidak harus disikapi dengan kekerasan, melainkan disikapi dengan ksatria.

Tidak sekedar mengakui kesalahan di depan pendukungnya, McCain pun segera menghubungi Obama dan memberikan ucapan selamat atas kemenangannya. Ia pun kemudian meminta pendukungnya untuk mendukung Obama sebagai pemimpin mereka yang baru.

Suatu kondisi yang kontras jika dibandingkan dengan situasi di Indonesia. Ketika pilpres 2004, calon yang kalah tidak mau mengakui kekalahannya, bahkan hingga kini. Sementara di berbagai pilkada, calon yang kalah dan pendukungnya, jika tidak menyerang setidaknya melapor ke KPU dengan tuduhan lawannya telah melakukan kecurangan.

Orang boleh bilang bahwa McCain bisa bersikap seperti itu karena kehidupan berdemokrasi di AS telah berlangsung ratusan tahun, sehingga sikap berdemokrasi telah menjadi bagian dari kehidupan warganya.

Kalau saja premis di atas yang dipergunakan sebagai pembenaran, berarti kita masih memerlukan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun lagi untuk hanya sekedar bersikap kesatria. Pertanyaannya kemudian adalah apakah memang harus demikian?

Mungkinkah Pemilu tahun 2009 mendatang bisa dijadikan titik untuk mengukuhkan jalan demokrasi yang telah kita tempuh? Tidak ada lagi gontok-gontokan menjelang dan pasca pemilu? Yang kalah mengakui kekalahannya dan yang menang menghormati yang kalah ?