Hati-hati Jebakan Batman di Ambalat !!!

Sebagai hasil pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia dengan Menteri Pertahanan RI di Jakarta tanggal 10 Juni 2009, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengedepankan perundingan untuk menyelesaikan masalah klaim tumpang tindih di Ambalat. Untuk sementara pemberitaan di media memang mereda, namun bukan berarti persoalan juga mereda. Justru persoalan baru dimulai, khususnya bagi para perunding Indonesia yang dituntut untuk dapat mempertahankan status kepemilikan di wilayah yang diklaim Malaysia.

Sejauh ini Pemerintah RI memang menyatakan konsistensinya untuk mempertahankan Ambalat dan tidak akan mundur sejengkal pun dalam mempertahankan kedaulatan disana. Namun belajar dari pengalaman berunding pada kasus Sipadan-Ligitan, yang berujung pada lepasnya kedua pulau tersebut, para perundingan Indonesia dituntut untuk lebih waspada dan jangan sampai masuk dalam jebakan Batman alias jebakan yang sepertinya sederhana namun jika lengah justru menjadi perangkap yang sangat menjerat.

Tanda-tanda Malaysia menggunakan jebakan Batman terlihat dari: Pertama, munculnya suara-suara agar Indonesia dan Malaysia lebih baik melakukan pengelolaan bersama di wilayah yang disengketakan, berdasarkan pendekatan win-win solution, daripada harus ngotot menggunakan kekuatan militer. Kedua, dikumandangkannya pendekatan persaudaraan berdasarkan semangat ASEAN.

Usulan pengelolaan bersama dengan prinsip win-win solution sepertinya menarik, karena sepertinya menghindari terjadinya konfrontasi militer yang dinilai justru akan merugikan kedua belah pihak yang ber.perang. Suatu usulan logis yang bisa memunculkan gerakan anti perang di Ambalat. Ini tentu saja akan menjadi perangkap bagi Indonesia, karena begitu menerima kesepakatan kerjasama berarti secara tidak langsung Indonesia telah mengakui kedaulatan Malaysia di wilayah yang disengketakan.

Jebakan pertama ini sangat terkait dengan jebakan kedua dimana Malaysia berupaya mengedepankan pendekatan persaudaraan ASEAN. Malaysia paham bahwa corner stone politik luar negeri Indonesia adalah ASEAN dan karenanya Indonesia akan memprioritaskan upaya menjaga stabilitas kawasan. Untuk itu sambil menunggu Indonesia masuk kedalam perangkap jebakan yang disiapkan, Malaysia melakukan gun boat diplomacy, mempertunjukkan kekuatan angkatan lautnya di Ambalat, dan berlindung dibalik persaudaraan ASEAN. Namun ketika nanti pada akhirnya Indonesia masuk kedalam jebakan, negeri jiran ini kemudian meninggalkan prinsip persaudaraan ASEAN. Malaysia akan mengedepankan kepentingan nasionalnya dibandingkan kepentingan ASEAN. Untuk itu Malaysia kembali akan menolak usulan penggunaan mekanisme ASEAN sebagai upaya penyelesaian konflik perbatasan dan lebih senang menggunakan peradilan internasional (ICJ) seperti halnya pada kasus Sipadan dan Ligitan.

Jadi bagaimana solusinya agar Indonesia tidak kehilangan wilayah Ambalat?

Pertama, Indonesia harus menekankan kembali kepentingan nasional sebagai prioritas kebijakannya. Mekanisme apapun yang digunakan harus menjamin tidak hilangnya wilayah nasional. Konsekuensinya, Indonesia harus siap berunding secara intens dan panjang serta melibatkan perunding yang memiliki daya tahan yang kuat. Jangan berharap lebih cepat lebih baik dalam melakukan dan menyelesaikan perundingan.

Kedua, civis pacem para bellum, kalau mau damai bersiaplah untuk berperang. Perkuat kemampuan TNI untuk melindungi wilayah perbatasan. TNI yang kuat bisa menjadi pendukung diplomasi. Selama ini tentara Malaysia bisa bolak-balik mengganggu karena sepertinya mereka menganggap kemampuan alutsista TNI tidak mampu mengalahkan alutsista mereka.

Ketiga, tingkatkan koordinasi antar instansi terkait di dalam negeri. Koordinasi, suatu kata yang mudah diucapkan tapi dalam praktiknya seringkali diabaikan. Tanpa koordinasi erat antar semua, jangan harap bisa melakukan diplomasi total.

Tulisan ini juga diposting di Kompasiana.com