Menakar NKRI

Berkaca dari Yugoslavia

Ketika wind of change berhembus dari Moskow ke Gorky Park, disusul runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, selesailah sudah episode Perang Dingin Timur dan Barat. Negara-negara blok Timur pun bertumbangan, diantaranya adalah Yugoslavia. Berbagai etnik di Semenanjung Balkan, yang sejak 1946 bergabung dalam Federal People’s Republic of Yugoslavia atau Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY), pada tahun 1990an memilih memisahkan diri lewat berbagai konflik.

Bosnia dan Herzegovina memisahkan diri pada tahun 1990, Kroasia, Macedonia dan Slovenia tahun 1991, terakhir adalah Serbia dan Montenegro pada tahun 2003, sekaligus mengakhiri keberadaan Yugoslavia. Melengkapi konflik Balkan di bekas wilayah Yugoslavia, pada tanggal 18 Februari 2008, Kosovo akhirnya memilih memisahkan diri dari Serbia. Dengan demikian, jika di era perang dingin, di semenanjung Balkan hanya dikenal SFRY, maka saat ini konfigurasi di wilayah tersebut menjadi lebih ramai, dengan masing-masing etnis berdiri sendiri sebagai suatu negara yang berdaulat.

Kenyataan tersebut tentu saja merupakan ironi tersendiri dalam perjalanan suatu bangsa. Yugoslavia yang dibangun diatas keragaman etnis, ternyata tidak mampu mempertahankan keberadaannya. Sosialisme dan ketergantungan pada personifikasi seorang pemimpin, Josip Broz Tito, tidak mampu mengikat beragam etnis di wilayah Balkan untuk tetap mengibarkan bendera yang sama.

Padahal di era Perang Dingin, Yugoslavia dibawah Tito dikenal sebagai negara yang memiliki sikap politik sangat kuat dan disegani. Ketika negara-negara Eropa Timur lainnya berada dalam blok tersendiri dibawah pimpinan Uni Soviet, Yugoslavia justru memilih bersikap netral dan lebih memilih untuk mendukung Gerakan Non Blok (GNB). Bahkan Tito menjadi salah satu pendiri GNB bersama-sama Soekarno, Gamal Abdul Naseer (Mesir), Jawaharal Nehru (India), dan Kwame Nkrumah (Ghana).

Sebagai negara yang terdiri dari beragam etnis, Indonesia sebenarnya memiliki kemiripan dengan Yugoslavia. Meski tetap menyebutkan diri sebagai negara kesatuan, namun dalam praktiknya, sejalan dengan pengembangan otonomi daerah, situasi di Indonesia sudah mirip seperti negara federal. Pemerintahan pusat tidak lagi memiliki kewenangan penuh terhadap hal-hal yang sudah menjadi kewenangan daerah.

Yang menarik untuk dicermati dalam pengembangan otonomi daerah adalah adanya keinginan berbagai etnik untuk memiliki pemerintahan tersendiri, baik dalam bentuk pemerintahan provinsi ataupun kabupaten. Tentu saja alasan yang mengemuka adalah pemerintahan daerah provinsi sebelumnya terlalu luas, sehingga pembangunan tidak dapat menjangkau wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi. Untuk itu perlu pemerintahan sendiri agar dapat mandiri dalam membangun wilayahnya.

Sebenarnya sah-sah saja jika tiap etnis memiliki pemerintahan daerah sendiri, apalagi hal tersebut dibenarkan oleh UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun sangat disayangkan jika pemekaran suatu wilayah justru lebih didasarkan homogenitas etnis (dan agama). Beberapa provinsi yang lahir setelah UU 22/1999 tersebut sepertinya memperlihatkan nuansa seperti itu. Lihat saja Maluku Utara (mayoritas Islam) yang memisahkan diri dari Maluku Selatan (mayoritas Kristen) atau Banten (mayoritas etnis Banten) yang memisahkan diri dari Jawa Barat (mayoritas etnis Sunda). Bahkan saat ini sedang dibahas pembentukan Provinsi Tapanuli (mayoritas etnis Batak-Kristen) yang ingin memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Utara.

Kekhawatiran yang sesungguhnya dari homogenitas etnis dan agama yang muncul dalam pembentukan suatu pemerintahan daerah adalah keterkaitannya dengan politik. Isu-isu kedaerahan dan agama dapat digerakkan sebagai ideologi politik pemerintahan daerah, terutama saat menghadapi pemerintahan pusat. Kenyataan bahwa konflik seperti yang terjadi di Aceh, Papua, Maluku serta konflik kedaerahan lainnya, masih terus berlangsung, memperlihatkan kuatnya isu multikulturalisme. Situasi konflik seperti ini tentunya akan bermuara kepada pemerintahan pusat, dan jika berlarut-larut penyelesaiannya, tidak tertutup kemungkinan meluasnya konflik seperti di Balkan.

Karenanya kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, kiranya harus dipahami sebagai suatu realita yang tetap harus diperjuangkan dan diberi makna bersama. Mengutip Ahmad Syafii Maarif, kita perlu menyiapkan stamina spiritual yang tahan banting untuk survive (melangsungkan hidup) di sebuah planet bumi yang tidak ramah sambil bekerja keras untuk berbuat baik kepada sesama. Bagaimana ujung perjalanan kita, semuanya berada dalam rahasia Allah.