14.10.08

Lewat Aceh mendapat Nobel

Ketika pada tahun 2006 Panitia Nobel memberikan hadiah Nobel Perdamaian kepada Mohammad Yunus, banyak orang yang bertanya-tanya. Kala itu Mohammad Yunus tidak dikenal sebagai tokoh yang giat memfasilitasi upaya perdamaian dunia. Namun keberhasilannya dalam mengembangkan dan memberikan bantuan kredit kepada masyarakat kecil di Bangladesh dipandang sebagai upaya menciptakan perdamaian melalui peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.

Hal di atas tentu saja berbeda dengan hadiah Nobel Perdamaian 2008. Ketika Marti Ahtisaari dinyatakan sebagai pemenangnya, masyarakat internasional tidak merasa kaget. Ahtisaari sudah dikenal sebagai mediator dalam berbagai wilayah konflik.

Ahtisaari, seorang diplomat berpengalaman dan mantan Presiden Finlandia, merupakan tokoh yang aktif memediasi konflik di berbagai belahan dunia, mulai dari Namibia, Indonesia, Irlandia Utara hingga Kosovo. Meskipun demikian, namanya mulai masuk bursa pemenang pada tahun 2005, segera setelah keberhasilannya memediasi proses perundingan di Aceh antara GAM dan Pemerintah RI.

Keberhasilan tersebut patut diapresiasi, terlebih background pemberian penghargaan adalah Indonesia. Ini kedua kalinya Indonesia dijadikan background Nobel Perdamaian, setelah Uskup Ximenes Belo dan Ramos Horta tahun 1996. Walau demikian, terasa ada ironi kenapa kok bukan warga Indonesia yang meraih penghargaan bergengsi terebut. Ironis karena konflik dalam negeri justru dapat terselesaikan setelah adanya campur tangan warga asing.

Melalui Crisis Management Iniative (CMI) yang didirikannya, Ahtisaari pandai memainkan seni berdiplomasi dalam memediasi konflik sehingga dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh pihak yang bertikai. Dalam pandangan mantan Menlu Australia Gareth Evans (1988-1996) dan Ketua International Crisis Group (ICG): “Ahtisaari merupakan perunding dan mediator yang cemerlang dengan gaya personal yang efektif, gabungan kewibawaan dan humor yang baik.

Saat proses perundingan antara Pemerintah RI dan GAM berjalan alot karena masing-masing pihak bersikeras dengan posisinya masing-masing, dengan lugas Ahtisaari menyampaikan tawaran yang langsung menohok kesasaran “kamu ingin menang atau perdamaian ?”

Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, yang sekarang menjadi Duta Besar RI di Rusia, juga terkesan dengan gaya Ahtisaari dalam berperan sebagai mediator, yang tidak saja menguasai substansi dan teknis perundingan dengan baik, namun juga sangat memperhatikan aspek psikologis perundingan. Ketika kedua belah pihak yang berunding berada dalam suasana tegang, dengan taktis dilakukan break. Para perunding diminta beristirahat dan berjalan-jalan di tepian sungai, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dimintanya pula untuk membicarakan hal yang remeh temeh di luar substansi perundingan, tujuannya untuk mencairkan kebekuan dan mendekatkan hubungan personal. Menurut Hamid Awaludin, hasilnya luar biasa karena hampir 80% kesepakatan dicapai saat berbincang santai di tepian sungai, bukan di meja perundingan.

Sementara itu dalam penyelesaian masalah Kosovo, Ahtisaari memiliki konsep jelas yang tertuang dalam roadmap for peace yang didukung oleh PBB dan negara-negara Barat. Proklamasi kemerdekaan Kosovo beberapa waktu dilakukan berdasarkan konsep Ahtisaari, termasuk panduan penempatan polisi Uni Eropa untuk menjaga keamanan dan menjalankan pemerintahan sampai pemerintahan Kosovo siap berdiri sendiri.

Tentu saja apa yang dilakukan oleh seorang mediator seperti Ahtisaari tidak selalu membuahkan keberhasilan. Suatu studi yang dilakukan Jacob Bercovitch memperlihatkan bahwa dari 56 proses mediasi terhadap 78 konflik internasional yang terjadi tahun 1945-1986, hanya beberapa saja yang berhasil mencapai tujuan.

Untuk itu upaya mediasi yang dilakukan Ahtisaari sesungguhnya hanya merupakan salah satu pendekatan untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga. Ahtisaari sebagai mediator memposisikan dirinya sebagai pihak ketiga yang membantu pihak yang berkonflik untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama. Ia membantu merumuskan permasalahan dan mengembangkan berbagai opsi yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Keberhasilan Ahtisaari memediasi perdamaian Pemerintah RI–GAM, rupanya menginspirasi Wapres Jusuf Kalla untuk menjadi mediator perdamaian Masyarakat Melayu Pattani dan Pemerintah Thailand. Suatu proses mediasi yang disebut Majalah tempo sebagai “Resep Aceh Rasa Pattani”. Proses mediasi ini sekarang sedang berlangsung dan jika berhasil diharapkan dapat menjadi kado istimewa HUT Raja Thailand Bhumibol Adulyadej pada tanggal 5 Desember.

Saya berharap apa yang dilakukan Wapres Jusuf Kalla akan berhasil baik dan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Bangsa yang cinta kedamaian dan keindahan (kalau digabung damai itu indah). Keberhasilan tersebut juga akan tercatat sebagai keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai konflik di kawaan seperti di Kamboja dan Filipina Selatan ataupun keberhasilannya sebagai stabilisator di kawasan Asia Tenggara.

Agar ironi tidak kembali terulang, kiranya para mantan pemimpin bangsa Indonesia lainnya dapat pula meniru jejak langkah Ahtisaari, yang setelah tidak lagi menjadi Presiden di negerinya, tidak ngotot untuk kembali menjadi presiden dan justru memilih berkiprah di dunia internasional. Suatu langkah yang mungkin belum lazim di Indonesia. Di Indonesia, biasanya pemimpin yang sudah lengser berupaya mati-matian untuk kembali naik ke tampuk kekuasaan, meski memiliki handicap ataupun pernah gagal di masa lalu. Bahkan berbagai center yang didirikan pun ditujukan untuk menopang upayanya menuju puncak kekuasaan.

Saran saya untuk mantan pemimpin di Indonesia atau yang akan segera lengser, untuk lebih baik berkiprah di dunia internasional dengan memainkan berbagai isu internasional seperti isu demokratisasi, HAM, kesetaraan gender ataupun lingkungan hidup. Para mantan pemimpin juga dapat berkiprah sebagai mediator konflik di daerah. Berbagai center yang didirikan sebaiknya diarahkan kesana, misalnya untuk mengaktifkan kegiatan Forum Demokrasi berskala internasional ataupun menuntaskan berbagai konflik lokal.

3 comments:

Andi said...

hehehe mungkin perlu juga melihat ini ...

p.s. setuju, kalo para orang2 yang merasa besar (baca: merasa besar gak berarti orang besar khan?) di negeri ini juga gak harus ngotot mesti jadi "presiden" untuk ikut membenahi bangsa ini...


btw u have a good blog euy!.. :)



Nobel injustice

By Kishore Mahbubani

SINGAPORE –



Martti Ahtisaari is a great man. He deserves the Nobel Peace Prize for his life work. But it was a mistake for the Norwegian Nobel Committee to cite his work in Aceh as a reason for giving him the prize.

As a recent story by Agence France-Presse put it, Ahtisaari's "most notable achievement was overseeing the 2005 reconciliation of the Indonesian government and the Free Aceh Movement rebels, bringing an end to a three-decade-old conflict that killed some 15,000 people." But it was Indonesia 's people and leaders who should have received the Nobel Peace Prize for the Aceh political miracle.

More fundamentally, the mentioning of Aceh in this Nobel citation raises serious questions about the mental maps used by the Nobel Prize Committee in making these awards. The committee members increasingly seem to be prisoners of the past. They continue to assume that we live in an era of Western domination of world history. But that era is over. Increasingly, the rest of the world has gone from being objects of world history to becoming its subjects. By giving the Nobel Peace Prize to the Indonesians instead of a European mediator for Aceh, the Nobel Prize Committee would have recognized that the world has changed.

There would have been other big benefits in giving the award to an Indonesian. First, the West associates the Islamic world with violence and instability. Few believe that Muslims are capable of solving their political problems by themselves.

But this is precisely what the Aceh story was all about. Two key Indonesian leaders, President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla, showed remarkable political skill and courage in working out the peace deal for Aceh. A Nobel Peace Prize for them would have shown the West that Muslims can be good peacemakers and, equally important, it would have sent a message of hope to the Islamic populations of the world which have seen their self-esteem eroded by stories of failure.

Aceh was essentially a spectacular Muslim success story. Hence, the Nobel Committee has squandered a valuable opportunity to send out a message of hope to the world's 1.2 billion Muslims, one that would have rid the world of the grand global illusion that peacemaking is the "white man's burden."


Copyright Project Syndicate, 2008.

Kishore Mahbubani is dean of the Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. His most recent book is "The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East" (PublicAffairs).

Aris said...

#Andi: Thanks utk infonya. Tulisan Mahbubani sangat menarik. Saya sependapat dengannya. Semoga tulisannya bisa melengkapi pandangan mengenai pemberian Nobel Perdamaian tahun ini dan tahun2 mendatang.

Anonymous said...

orhan pamuc derved more the nobel of peace

www.arelis.gr it contains the forbidden in greece erotonomicon that socked the greek society with its sensual context and the poems new york olympia and exhibition of orthodromic retrospection