Agen Asing di NAMRU 2

Ketika akhirnya masalah keberadaan NAMRU di Indonesia menjadi ramai, salah satu isu yang justru mencuat adalah tuduhan bahwa salah seorang Jubir Kepresidenan menjadi agen asing. Untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, pemerintah melalui Mensesneg memang telah membantah tudingan tersebut. Tapi apakah penjelasan pemerintah cukup memadai dan menjamin bahwa isu semacam itu tidak muncul kembali?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita menengok pekerjaan seorang agen rahasia terlebih dahulu. Sesuai namanya, agen rahasia tentunya adalah orang yang ditugaskan secara diam-diam untuk mengumpulkan informasi yang dianggap rahasia mengenai suatu negara atau organisasi. Untuk mendapatkan informasi tersebut, biasanya seorang agen rahasia akan langsung menyusup ke pusat informasi atau jika tidak memungkinkan, bisa dilakukan dengan menggunakan tangan pihak ketiga.

Dengan pengertian yang sedemikian luas, sebenarnya siapapun bisa menjadi agen rahasia. Namun biasanya pekerjaan seorang agen rahasia lebih terkait dengan keberadaan suatu organisasi, misalnya tentara atau badan intelijen. Mereka inilah yang memilih, mendidik, melatih dan menugaskan seorang agen rahasia. Semakin tinggi nilai informasi yang ingin didapat dan semakin sulit memperolehnya, semakin tinggi pula tingkat keahlian yang diperlukan seorang agen rahasia.

Di masa lalu, tugas agen rahasia mungkin mirip dengan aksi yang sering kita saksikan di film-film James Bond yang selalu dilengkapi pistol dan gadget mutakhir serta dikelilingi wanita-wanita cantik. Namun merunut pada pengakuan John Perkins di Confession of the Economic Hitman, gambaran agen rahasia masa kini bisa jadi jauh dari yang dibayangkan. Mereka bisa jadi seperti seorang eksekutif perusahaan, tenaga konsultan, mahasiswa, aktifis LSM atau pejabat pemerintah. Tugasnya pun bukan sekedar mencari informasi, tapi sudah lebih jauh dari itu, menciptakan ketergantungan kepada AS dengan memberikan bantuan yang tidak mungkin mampu dikembalikan oleh negara peminjam.

Jangan bayangkan pula jika agen rahasia adalah orang yang sepenuhnya menyadari bahwa dirinya seorang agen. Agen rahasia bisa saja menyusup ke diri seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan menyusun tugas akhir, tanpa sang mahasiswa menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan untuk memperoleh informasi secara murah. Mengenai hal ini teman-teman saya yang pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia, sering mengeluh betapa susahnya mereka memperoleh ijin untuk melakukan penelitian mengenai negara tersebut. Tetapi jika penelitian yang akan dilakukan menyangkut Indonesia, maka ijin akan lebih mudah diperoleh dan bahkan didukung pendanaan.

Kembali ke tudingan pejabat pemerintah sebagai agen asing, penjelasan Mensesneg tentu saja tidak menjamin bahwa tidak akan ada tudingan seperti itu di masa depan. Bagaimanapun tudingan adanya agen asing di pemerintahan bukanlah untuk pertama kalinya. Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani pernah dituduh sebagai agen asing karena kebetulan yang bersangkutan pernah bertugas di IMF.

Isu agen asing di pemerintahan akan terus berlanjut dan menjadi komoditas politik sepanjang tidak terdapat ketegasan untuk menyelesaikannya. Kasus NAMRU sendiri merupakan kasus lama dan sudah muncul sejak jaman pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Dephan dan Deplu sudah menyatakan keberatannya untuk memperpanjang keberadaan NAMRU dengan menggunakan fasilitas diplomatik, namun tidak memperoleh tanggapan berarti. Hal ini juga tidak terungkap ke media, karena memang sepertinya saat itu perhatian lebih terarah ke isu-isu lain.

Adalah Menkes Siti Fadilah yang mempublikasikan ketimpangan dalam kerjasama internasional di sektor kesehatan, melalui bukunya yang menghebohkan badan kesehatan dunia. Dari sini bola terus bergulir, termasuk berbagai opini dan komentar di ranah blogosphere yang tidak jarang menginformasikan mengenai keberadaan NAMRU di Indonesia, yang meskipun MOUnya sudah berakhir pada tahun 1999, namun tetap beroperasi di Indonesia.

Sayangnya, penyelesaian masalah NAMRU justru bergulir keluar substansi permasalahan seperti tuduhan NAMRU dimanfaatkan untuk kegiatan intelijen dan adanya pejabat Indonesia yang menjadi agen asing. Bisa saja memang NAMRU dimanfaatkan sebagai bagian dari kepanjangan tangan intelijen AS, tetapi herannya kenapa tuduhan semacam itu baru muncul sekarang. Kemana saja pejabat Depkes dan pejabat terkait lainnya selama ini? Apakah mereka ini yang justru secara diam-diam merupakan bagian dari agen asing tersebut ?

Saya khawatir jika penyelesaian tidak segera dilakukan, pemerintah hanya akan disibukkan dengan klarifikasi menghadapi tuduhan ini itu. Ujung-ujungnya, kasus NAMRU akan segera tertutup dengan kasus-kasus lain yang lebih heboh.

Saya mengharapkan agar dari kasus Namru ini, pemerintah secara terpadu mengambil langkah yang tegas dengan tetap menjaga norma diplomasi dalam penyampaian posisi dan sikap secara utuh. Langkah tersebut bisa saja berupa penerapan persyaratan yang sangat menguntungkan Indonesia, penerapan metode pengawasan terpadu dan tentu saja pencabutan status diplomatik bagi tenaga peneliti. Untuk itu koordinasi terpadu antar instansi terkait, Dephan, Deplu, Depkes, dan lain-lain, mutlak diperlukan.